Aparat Keamanan Diminta Tindak Tegas Anggota KKB dan Donaturnya

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 18 Juli 2022
Aparat Keamanan Diminta Tindak Tegas Anggota KKB dan Donaturnya

Salah satu kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tindakan keji Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak dan membantai 10 warga di Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7), membuat geram legislator Senayan.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, meminta aparat keamanan mengejar semua anggota KKB termasuk pada donaturnya untuk ditindak tegas dan diproses secara hukum.

Baca Juga

Aksi Brutal KKB Papua Tewaskan 9 Warga Sipil dan 1 Luka-luka

"Proses hukum dan kejar mereka yang membiayai dan terus menyebarkan kebencian dan menciptakan isu-isu SARA hingga warga pendatang dibunuh dengan keji," kata Dave kepada wartawan, Senin (18/7).

Sejumlah kerabat berada di dekat jenazah Mahmud Ismaun, korban penembakan kelompok bersenjata Papua di rumah duka di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (17/7/2022). Jenazah salah satu dari delapan korban penembakan oleh kelompok bersenjata Papua tiba di Palu dan akan dimakamkan di pemakaman keluarga pada Senin (18/7/2022). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Sejumlah kerabat berada di dekat jenazah Mahmud Ismaun, korban penembakan kelompok bersenjata Papua di rumah duka di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (17/7/2022). Jenazah salah satu dari delapan korban penembakan oleh kelompok bersenjata Papua tiba di Palu dan akan dimakamkan di pemakaman keluarga pada Senin (18/7/2022). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Dave menegaskan, kebiadaban KKB tidak bisa dibiarkan dan harus diberantas. Ia menekankan tidak ada ruang bagi tindakan biadab dan keji seperti yang dilakukan KKB.

"Perlu ada sikap tegas dari aparat keamanan terhadap mereka yang selalu bersembunyi di antara masyarakat umum setelah menyerang mereka yang tidak bersalah," tegasnya.

Baca Juga

KKB Tembaki Pesawat Sam Air di Bandara Kenyam Papua

Politikus Partai Golkar ini mengakui gerakan KKB ini bakal tetap ada selama masih terjadi ketimpangan dalam akses ekonomi dan kue pembangunan di Papua.

Pemerintah, kata dia, telah melakukan berbagai upaya mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut dan salah satunya melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

"Papua ini adalah propinsi dengan rakyat miskin tertinggi, tingkat literasi masih sangat rendah, pemerataan akan pembangunan masih terbatas di kota-kota besar. Selama hal ini berjalan terus, konflik akan terus berjalan," tutup Dave. (Pon)

Baca Juga

Kapolda Papua Pastikan 2 Senjata Brimob di Tangan KKB Nduga

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Situasi Iran kian memanas usai ancaman invasi AS dan kerusuhan meluas. Komisi I DPR RI meminta Kemlu menyiapkan evakuasi demi keselamatan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Indonesia
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Komisi I DPR mendesak Kemlu RI untuk menangani penculikan 4 WNI di Gabon, Afrika Tengah. Pemerintah tak boleh menunggu terlalu lama.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Indonesia
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Anggota Komisi I DPR RI mendukung Komdigi mengancam blokir Grok AI dan X jika digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Indonesia
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Komisi I DPR menyoroti serangan AS ke Venezuela. Serangan tersebut seakan mengabaikan hukum internasional.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Indonesia
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Anggota Komisi I DPR RI menilai penggunaan pesawat CN-235 buatan Indonesia oleh AS, menjadi momentum penguatan industri pertahanan dan kemandirian alutsista nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Komisi I DPR RI menanggapi kasus YouTuber Resbobs, yang menghina suku Sunda. Ia meminta pelaku ujaran kebencian ditindak tegas.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Indonesia
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Deng Ical menilai tidak tepat membandingkan bantuan pemerintah dan gotong royong warga. Ia menegaskan pemerintah wajib hadir tanpa menunggu viralisasi atau pencitraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bagikan