Apa Itu Core Tax System: Sistem Pajak Baru Diterapkan Mulai Desember 2024

ImanKImanK - Minggu, 04 Agustus 2024
Apa Itu Core Tax System: Sistem Pajak Baru Diterapkan Mulai Desember 2024

Ilustrasi pajak. Foto Freepik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pada bulan Desember 2024, Indonesia akan memperkenalkan sistem pajak terbaru yang dikenal sebagai Core Tax System.

Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.

Lantas apa itu Core Tax System? bagaimana sistem ini akan diimplementasikan, dan dampaknya terhadap wajib pajak dan administrasi perpajakan.

Baca juga:

Apa Itu PHEV? Salah Satu Jenis Kendaraan Ramah Lingkungan

Apa Itu Core Tax System?

Apa Itu Core Tax System
Ilustrasi pajak. Foto Freepik

Baca juga:

Apa Itu PAP? Istilah yang Populer di Media Sosial

Core Tax System atau yang kerap disingkat CTS adalah sistem perpajakan baru yang dirancang untuk menggantikan sistem perpajakan yang ada saat ini.

Sistem ini akan memperkenalkan teknologi terbaru dan proses yang lebih efisien untuk mengelola administrasi pajak.

CTS bertujuan untuk memperbaiki ketepatan, transparansi, dan kecepatan layanan pajak.
Implementasi CTS di Indonesia

Penerapan Core Tax System di Indonesia akan dimulai pada bulan Desember 2024. Proses transisi ini akan dilakukan secara bertahap, dengan berbagai pelatihan dan sosialisasi bagi wajib pajak dan petugas pajak.

Pemerintah berharap bahwa sistem baru ini akan mempermudah pengelolaan pajak dan mengurangi beban administrasi bagi semua pihak terkait.

Dampak Core Tax System

Baca juga:

Apa Itu Politik? Memahami Konsep hingga Praktiknya

1. Peningkatan Efisiensi: CTS akan mengotomatiskan banyak proses manual yang ada saat ini, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dan mempercepat pemrosesan data pajak.
2. Transparansi yang Lebih Baik: Dengan teknologi terbaru, CTS akan meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan pajak, sehingga mengurangi kemungkinan adanya praktik kecurangan atau manipulasi data.
3. Kemudahan bagi Wajib Pajak: Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan lebih bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, dengan antarmuka yang lebih user-friendly.

Yup, tidak dipungkiri Core Tax System yang akan diperkenalkan pada Desember 2024 diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

Dengan peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan, CTS bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efektif.

#Apa Itu Core Tax System #Core Tax System #Pajak
Bagikan
Ditulis Oleh

ImanK

Berita Terkait

Indonesia
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Program diskon pajak PBB-P2 dan BPHTB berlaku mulai 19 Januari hingga 31 Maret 2026 bagian dari perayaan HUT ke-33 Kota Tangerang
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Indonesia
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Rosmauli menyampaikan permohonan maaf DJP kepada masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Indonesia
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen
Pajak tahun 2023 yang seharusnya dibayarkan PT Wanatiara Persada sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp 15,7 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen
Indonesia
KPK Sita Logam Mulia dan Valas di OTT Pegawai Pajak Jakut, Totalnya Rp 6 Miliar
KPK menyita barang bukti logam mulia, uang rupiah, dan valas dari OTT sejumlah pegawai Kanwil Pajak Jakut.
Wisnu Cipto - Minggu, 11 Januari 2026
KPK Sita Logam Mulia dan Valas di OTT Pegawai Pajak Jakut, Totalnya Rp 6 Miliar
Indonesia
OTT Pegawai Kanwil Pajak Jakut Terkait Modus Pengaturan Pajak Pertambangan
OTT KPK mengamankan delapan orang yang terdiri atas empat pegawai DJP dan empat wajib pajak (WP) dari pihak swasta.
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
OTT Pegawai Kanwil Pajak Jakut Terkait Modus Pengaturan Pajak Pertambangan
Indonesia
DJP Bakal Pecat Pegawai Pajak yang Terjaring OTT KPK di Jakarta Utara
DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai pajak di Jakarta Utara
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
DJP Bakal Pecat Pegawai Pajak yang Terjaring OTT KPK di Jakarta Utara
Berita Foto
Jubir KPK Budi Prasetyo Benarkan KPK OTT Delapan Orang dalam Kasus Suap Pajak
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (10/1/2026) .
Didik Setiawan - Sabtu, 10 Januari 2026
Jubir KPK Budi Prasetyo Benarkan KPK OTT Delapan Orang dalam Kasus Suap Pajak
Bagikan