Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia moncer di atas 5 persen selama 7 kuartal. Pernyataan itu diungkap Jokowi saat pidato soal Pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Jokowi juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mendatang sebesar 5,2 persen.
Merespons hal itu, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 5,2 persen, menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dalam sepuluh tahun terakhir, atau sepanjang pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi berkuasa sejak tahun 2014.
Baca Juga:
Jokowi Ungkap RAPBN 2024 Didesain untuk Percepat Transformasi Ekonomi
"Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh pemerintah hanya mencapai 4,23 persen. Jauh dari target yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di awal masa kepemimpinannya sebesar 7 persen. Bahkan dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,0-6,2 persen pada akhir tahun 2024," ujar Anis.
Tentu, kata Anis, tidak bisa dipungkiri, dalam dua tahun 2020-2022, perekonomian global menghadapi krisis multi dimensi yang disebabkan oleh serangan pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pasca-COVID-19 pemulihan ekonomi Indonesia banyak terbantu oleh tingginya harga komoditas unggulan, seperti batu bara, nikel, kelapa sawit dan komoditas lainnya. Ujian sesungguhnya akan terlihat ketika harga komoditas tersebut mulai turun pada pertengahan tahun 2023," ungkapnya.
Proses konsolidasi fiskal dan transformasi struktural yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, kata Anis, belum terlalu banyak memengaruhi perekonomian nasional.
"Hal tersebut tercermin dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law), keputusan MK untuk memperbaiki kualitas UU belum dilaksanakan sepenuhnya, akibatnya hubungan industri antara pekerja dengan pengusaha bahkan dengan Pemerintah sekalipun menjadi kurang harmonis, kondisi ini sangat tidak sejalan dengan semangat untuk membangun iklim investasi yang kondusif," paparnya.
Baca Juga:
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Capai 5,2 Persen
Begitu pula dengan sektor perpajakan, lanjutnya, membaiknya penerimaan perpajakan belum sepenuhnya hasil dari implementasi kebijakan UU HPP yang sudah dilaksanakan, tetapi masih sangat terbantu oleh harga komoditas.
"Begitu pula harapan terhadap perbaikan hubungan keuangan pusat dan daerah, belum mencerminkan perbaikan kualitas fiskal daerah, pelaksanaan UU HKPD belum berjalan secara efektif dalam memperbaiki kinerja ekonomi dan keuangan daerah. Masih banyak persoalan yang dihadapi baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan hubungan pusat dan daerah," urainya.
Terkait dengan transformasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, imbuh Anis, ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
"Sepertinya akan sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa mewujudkannya penurunan prevelensi serendah mungkin dan menghapuskan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu kurang lebih satu tahun ke depan. Sedangkan agenda jangka menengah yang menjadi target Pemerintah akan sangat tergantung dari presiden terpilih nantinya," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Menkeu Klaim Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Ekspektasi Pasar
