Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan bahwa tidak ada lagi subsidi parkir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memarkir kendaraan di IRTI Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hal itu dilakukan untuk menekan jumlah kemacetan di Ibu Kota, untuk mengalihkan masyarakat khususnya PNS agar naik moda transportasi massal.
"Nggak ada (subsidi). Harganya aja disamain semua. Nanti saya cek sama UPT parkir, tapi sudah saya perintahkan bahwa tidak ada lagi harga yang berbeda untuk PNS maupun non PNS parkir di IRTI," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).
Ia pun menginstruksikan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta, Tiodor Sianturi agar menerapkan harga parkir yang sama antara PNS dan masyarakat pada umumnya. Ia juga mengaku akan menyelentik Tiodor apabila kebijakan tersebut belum juga diterapkan.
"Tidak ada pembedaan harga (PNS) sama semua kayak publik biasanya. Betul. Kalau belum, nanti saya selentik," tuturnya.
Sebelumnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, pihaknya akan menaikan tarif parkir kendaraan di IRTI Monas, per tanggal 1 Januari 2019 mengingat banyaknya anak buahnya yang membawa kendaraan pribadi.
"Supaya pegawai Pemprov naik kendaraan umum. Pemprov di sini, hari ini bayarnya murah sekali. Rp68 ribu perbulan, ya semuanya naik mobil. Rp68 ribu parkir di Monas, coba. Itu logika yang salah," kata Anies.
Namun penerapan kebijakan itu menyebabkan dampak tersendiri di lingkungan sekitar Balaikota DKI Jakarta. Atas kebijakan itu diberlakukan parkir gedung DPRD DKI Jakarta tampak begitu padat semenjak beberapa hari terakhir.(Asp)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PKS dan Gerindra Usai Gelar Pertemuan, Ini Hasilnya
