Anies Sebut Banjir Era Ahok Lebih Parah, PDIP Baper

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 02 Mei 2019
Anies Sebut Banjir Era Ahok Lebih Parah, PDIP Baper

Banjir merendam kawasan Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur sejak Minggu (11/11) malam. (FOTO: BPBD DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyayangkan sikap Gubernur Anies yang selalu membandingkan penyelesaian persoalan banjir ketika dikomentari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ketika dikomentari Ahok mengenai banjir, Anies langsung membandingkan banjir tahun ini dengan banjir pada masa kepemipinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (MP/Asropih)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (MP/Asropih)

Kata Anies, jumlah korban pengungsi banjir kiriman pada Jumat 26 April 2019 dini hari lalu hanya mengakibatkan 1.600 orang mengungsi, sedangkan pada 2015 ada sekitar 200.000 orang yang mengungsi.

"Engak perlu lah dibadingkan, saya pikir kita harus arif ketika ada orang yang memberi masukan, ya terima kasih saja apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan itu, kan gitu. Saya kira akan jauh lebih baik daripada saling menuding kesalahan orang," ujar Gembong saat dihubungi wartawan, Kamis (2/5).

Menurut Gembong, banjir yang terjadi pada 2015 saat Ahok memimpin Jakarta banjir tidak hanya disebabkan oleh air kiriman dari Bogor Jawa Barat. Namun saat itu bencana terjadi lantaran hujan lokal di kota Jakarta dan banjir karena Rob.

Dengan begitu, kata dia, berbeda dengan banjir yang terjadi pada tahun 2019 ini yang hanya terjadi karena air kiriman dari Bogor.

Ia juga merinci jenis-jenis banjir di ibu kota, di Jakarta katanya, ada empat tipe banjir. Pertama tipe kiriman, kedua adalah tipe hujan lokal, ketiga banjir kiriman dan lokal, keempat banjir itu adalah kiriman kemudian banjir lokal dan Rob.

"Jadi harus membandingkan apple to apple dalam konteks ini 2015 itu adalah banjir yang emang terjadi tipe empat ini," tuturnya.

Gembong menduga banjir yang melanda Jakarta tahun 2019 ini kemungkinan besar pompa air yang disiagakan telat difungsikan. Menurut dia Pemprov DKI sudah memiliki jumlah pompa yang sangat memadai. (Asp)

Baca Juga: Langkah Anies Cegah Banjir Jakarta. Berhasil Gak, Ya?

#Anies Baswedan #Basuki Tjahaja Purnama #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan