Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ahli hidrologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali menyarankan kepada Pemprov DKI menyiapkan tempat pengungsian yang aman bagi korban banjir di tengah pandemi COVID-19.
“Sekarang kita sudah masuk musim penghujan, untuk rekomendasi penanggulangan banjir nanti dulu. Yang paling penting saat ini bagaimana kita bisa membuat para korban banjir nantinya dapat tempat yang aman dan nyaman saat kondisi penyebaran virus corona ini," ujar Firdaus di Jakarta, Rabu (21/10).
Baca Juga:
Jakarta Bakal Diguyur Hujan Lebat
Pemprov DKI harus juga menyiapkan hotel sebagai tempat pengungsian korban banjir di ibu kota.
"Saya sarankan Pemprov menempatkan mereka di Hotel karena saat ini kita tidak bisa membuat penampungan seperti sebelumnya. Protokol kesehatan harus diutamakan,” terangnya.
Sementara itu Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menilai saat ini mitigasi banjir yang dilaksanakan Pemprov DKI belum optimal. Dengan demikian, ia menyarankan agar Dinas Sumber Daya Air (SDA) menempatkan pompa mobile di kawasan prioritas rawan banjir.
Ini penting dilakukan mengingat upaya mitigasi dengan proyek pengerjaan fisik tidak mungkin dilakukan lagi di saat Jakarta masuk dalam musim penghujan seperti saat ini.
“Siapkan apa saja peralatan untuk mengejar performa tersebut. Target kita dalam waktu dekat, kita fokus dulu pada penanganan saat banjir. Kapasitas pompa harus ditambah, petugas lapangan ditambah. Kongkritnya petakan dulu wilayah langganan banjir yang surutnya paling lama, kita push di wilayah itu,” ungkapnya.
Adapun diketahui Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD menggelar rapat dan mengundang 3 para ahli terkait penanganan banjir di Jakarta.
Kehadiran mereka itu untuk mencari tahu bagaimana solusi mengendalikan banjir di ibu kota yang kerap menghantui warga Jakarta tiap tahunnya.
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Cegah Lonjakan COVID-19 Saat Libur Panjang Oktober
Ketiga ahli itu yakni Firdaus Ali sebagai Ahli Hidrologi Universitas Indonesia (UI); Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga; dan Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna.
Berdasarkan hasil diskusi kemarin, ketiganya kurang lebih memiliki pendapat yang sama yakni Pemda DkI belum memiliki keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir. (Asp)
