Anies Diminta Gandeng Polda Metro Buru Orang Kaya yang Malas Bayar Pajak
Ilustrasi (Pixabay)
Merahputih,com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan diminta segera memperbaiki fasilitas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polda Metro Jaya dan membenahi jalanan yang rusak akibat hujan yang terus menerus mengguyur ibukota. Sebab Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi hampir 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.
Sangat disayangkan kepedulian untuk menata kantor Samsat Polda Metro Jaya dan memperbaiki jalanan yang rusak dari Gubernur Jakarta masih sangat rendah.
"Akibatnya jalanan di ibukota cenderung tambal sulam hingga bergelombang dan rawan kecelakaan," Ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada merahputih.com, Rabu (21/3).
IPW mencatat, dari 34,4 Triliun Pendapatan Asli Daerah Jakarta tahun 2017, Samsat Polda memberi kontribusi sebesar 12, 9 Triliun. Dengan perincian pemasukan dari PKB sebesar 7,9 Triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor 5 Triliun.
"Bandingkan dengan PAD dari pajak hiburan, khususnya hiburan malam, yang paling rendah, sementara di tempat hiburan malam sering ditemukan narkoba, bahkan tak jarang dijadikan sebagai arena bursa narkoba," ucap Neta.
Tapi dengan alasan pemasukan bagi PAD, tempat hiburan tersebu sangat sulit untuk ditutup. Dari data yang diperoleh IPW, pajak hiburan merupakan sumber pendapatan terendah di Jakarta. Perolehannya setiap tahun tidak pernah sesuai target.
"Dari 1.218 tempat hiburan di Jakarta, Pemprov hanya memperoleh pajak sebesar 2,5 triliun," beber Neta.
Pemasukan pajak yang paling rendah lainnya adalah hotel. Perolehannya rendah dan sulit ditagih. Begitu juga dengan parkir. Perolehan pajak dan pendapatan dari parkir di Jakarta sangat tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 3,3 juta unit. Yakni 2.152.638 untuk roda dua dan 1.175.184 untuk roda empat.
"Tiap tahun rata rata hanya 3 triliun," beber Neta.
Dari data yang diperoleh IPW, orang orang kaya di Jakarta tergolong malas membayar pajak, terutama untuk mobil mobil mewah.
"Untuk itu Pemprov Jakarta hendaknya bisa bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk memburu orang orang kaya yang malas membayar pajak. Mobil-mobil mewah mereka yang tidak bayar pajak harus ditilang," sambung Neta.
Begitu juga dengan pajak dan penghasilan dari parkir perlu diburu secara intensif. Sebab pendapatan dari parkir terlihat masih banyak yang "bocor".
Di beberapa pasar milik PD Pasar Jaya misalnya, sore hingga malam hari mesin parkir sengaja dimatikan. Oknum petugas parkir lalu memakai cara manual dan patut diduga hasilnya masuk ke kantong oknum. Gubernur perlu sidak untuk menertibkannya.
"Penertiban perlu dilakukan Gubernur Jakarta agar PAD bisa maksimal perolehannya sehingga perbaikan jalanan yang rusak bisa maksimal dan pembenahan fasilitas Samsat Polda Metro Jaya bisa dilakukan agar masyarakat nyaman saat membayar pajak kendaraan bermotor," tutup Neta. (ayp)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
Ekonomi Masih Tertekan, Menteri Purbaya Tidak Akan Cabut Aturan Insentif Pajak
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak