Anies Diminta Gandeng Polda Metro Buru Orang Kaya yang Malas Bayar Pajak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 21 Maret 2018
Anies Diminta Gandeng Polda Metro Buru Orang Kaya yang Malas Bayar Pajak

Ilustrasi (Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih,com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan diminta segera memperbaiki fasilitas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polda Metro Jaya dan membenahi jalanan yang rusak akibat hujan yang terus menerus mengguyur ibukota. Sebab Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi hampir 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

Sangat disayangkan kepedulian untuk menata kantor Samsat Polda Metro Jaya dan memperbaiki jalanan yang rusak dari Gubernur Jakarta masih sangat rendah.

"Akibatnya jalanan di ibukota cenderung tambal sulam hingga bergelombang dan rawan kecelakaan," Ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada merahputih.com, Rabu (21/3).

IPW mencatat, dari 34,4 Triliun Pendapatan Asli Daerah Jakarta tahun 2017, Samsat Polda memberi kontribusi sebesar 12, 9 Triliun. Dengan perincian pemasukan dari PKB sebesar 7,9 Triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor 5 Triliun.

"Bandingkan dengan PAD dari pajak hiburan, khususnya hiburan malam, yang paling rendah, sementara di tempat hiburan malam sering ditemukan narkoba, bahkan tak jarang dijadikan sebagai arena bursa narkoba," ucap Neta.

Tapi dengan alasan pemasukan bagi PAD, tempat hiburan tersebu sangat sulit untuk ditutup. Dari data yang diperoleh IPW, pajak hiburan merupakan sumber pendapatan terendah di Jakarta. Perolehannya setiap tahun tidak pernah sesuai target.

"Dari 1.218 tempat hiburan di Jakarta, Pemprov hanya memperoleh pajak sebesar 2,5 triliun," beber Neta.

Pemasukan pajak yang paling rendah lainnya adalah hotel. Perolehannya rendah dan sulit ditagih. Begitu juga dengan parkir. Perolehan pajak dan pendapatan dari parkir di Jakarta sangat tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 3,3 juta unit. Yakni 2.152.638 untuk roda dua dan 1.175.184 untuk roda empat.

"Tiap tahun rata rata hanya 3 triliun," beber Neta.

Dari data yang diperoleh IPW, orang orang kaya di Jakarta tergolong malas membayar pajak, terutama untuk mobil mobil mewah.

"Untuk itu Pemprov Jakarta hendaknya bisa bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk memburu orang orang kaya yang malas membayar pajak. Mobil-mobil mewah mereka yang tidak bayar pajak harus ditilang," sambung Neta.

Begitu juga dengan pajak dan penghasilan dari parkir perlu diburu secara intensif. Sebab pendapatan dari parkir terlihat masih banyak yang "bocor".

Di beberapa pasar milik PD Pasar Jaya misalnya, sore hingga malam hari mesin parkir sengaja dimatikan. Oknum petugas parkir lalu memakai cara manual dan patut diduga hasilnya masuk ke kantong oknum. Gubernur perlu sidak untuk menertibkannya.

"Penertiban perlu dilakukan Gubernur Jakarta agar PAD bisa maksimal perolehannya sehingga perbaikan jalanan yang rusak bisa maksimal dan pembenahan fasilitas Samsat Polda Metro Jaya bisa dilakukan agar masyarakat nyaman saat membayar pajak kendaraan bermotor," tutup Neta. (ayp)

#Neta S Pane #Anies Baswedan #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Coretax DJP akan mengalami downtime selama 24 jam pada 8-9 Agustus 2026 untuk pemeliharaan sistem. Simak jadwal lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila, kabarnya akan menyita TV para penunggak pajak. Apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Indonesia
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Berbagai kebijakan itu membuat pertumbuhan mobil listrik di Jakarta tarus meningkat pesat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Sejumlah platform media sosial dikenakan pajak baru oleh Komdigi. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Bagikan