Angga Yudha Pratama
Merahputih,com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan diminta segera memperbaiki fasilitas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polda Metro Jaya dan membenahi jalanan yang rusak akibat hujan yang terus menerus mengguyur ibukota. Sebab Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi hampir 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.
Sangat disayangkan kepedulian untuk menata kantor Samsat Polda Metro Jaya dan memperbaiki jalanan yang rusak dari Gubernur Jakarta masih sangat rendah.
"Akibatnya jalanan di ibukota cenderung tambal sulam hingga bergelombang dan rawan kecelakaan," Ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada merahputih.com, Rabu (21/3).
IPW mencatat, dari 34,4 Triliun Pendapatan Asli Daerah Jakarta tahun 2017, Samsat Polda memberi kontribusi sebesar 12, 9 Triliun. Dengan perincian pemasukan dari PKB sebesar 7,9 Triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor 5 Triliun.
"Bandingkan dengan PAD dari pajak hiburan, khususnya hiburan malam, yang paling rendah, sementara di tempat hiburan malam sering ditemukan narkoba, bahkan tak jarang dijadikan sebagai arena bursa narkoba," ucap Neta.
Tapi dengan alasan pemasukan bagi PAD, tempat hiburan tersebu sangat sulit untuk ditutup. Dari data yang diperoleh IPW, pajak hiburan merupakan sumber pendapatan terendah di Jakarta. Perolehannya setiap tahun tidak pernah sesuai target.
"Dari 1.218 tempat hiburan di Jakarta, Pemprov hanya memperoleh pajak sebesar 2,5 triliun," beber Neta.
Pemasukan pajak yang paling rendah lainnya adalah hotel. Perolehannya rendah dan sulit ditagih. Begitu juga dengan parkir. Perolehan pajak dan pendapatan dari parkir di Jakarta sangat tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 3,3 juta unit. Yakni 2.152.638 untuk roda dua dan 1.175.184 untuk roda empat.
"Tiap tahun rata rata hanya 3 triliun," beber Neta.
Dari data yang diperoleh IPW, orang orang kaya di Jakarta tergolong malas membayar pajak, terutama untuk mobil mobil mewah.
"Untuk itu Pemprov Jakarta hendaknya bisa bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk memburu orang orang kaya yang malas membayar pajak. Mobil-mobil mewah mereka yang tidak bayar pajak harus ditilang," sambung Neta.
Begitu juga dengan pajak dan penghasilan dari parkir perlu diburu secara intensif. Sebab pendapatan dari parkir terlihat masih banyak yang "bocor".
Di beberapa pasar milik PD Pasar Jaya misalnya, sore hingga malam hari mesin parkir sengaja dimatikan. Oknum petugas parkir lalu memakai cara manual dan patut diduga hasilnya masuk ke kantong oknum. Gubernur perlu sidak untuk menertibkannya.
"Penertiban perlu dilakukan Gubernur Jakarta agar PAD bisa maksimal perolehannya sehingga perbaikan jalanan yang rusak bisa maksimal dan pembenahan fasilitas Samsat Polda Metro Jaya bisa dilakukan agar masyarakat nyaman saat membayar pajak kendaraan bermotor," tutup Neta. (ayp)
