Anies Diminta Gandeng Polda Metro Buru Orang Kaya yang Malas Bayar Pajak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 21 Maret 2018
Anies Diminta Gandeng Polda Metro Buru Orang Kaya yang Malas Bayar Pajak

Ilustrasi (Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih,com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan diminta segera memperbaiki fasilitas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polda Metro Jaya dan membenahi jalanan yang rusak akibat hujan yang terus menerus mengguyur ibukota. Sebab Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi hampir 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

Sangat disayangkan kepedulian untuk menata kantor Samsat Polda Metro Jaya dan memperbaiki jalanan yang rusak dari Gubernur Jakarta masih sangat rendah.

"Akibatnya jalanan di ibukota cenderung tambal sulam hingga bergelombang dan rawan kecelakaan," Ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada merahputih.com, Rabu (21/3).

IPW mencatat, dari 34,4 Triliun Pendapatan Asli Daerah Jakarta tahun 2017, Samsat Polda memberi kontribusi sebesar 12, 9 Triliun. Dengan perincian pemasukan dari PKB sebesar 7,9 Triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor 5 Triliun.

"Bandingkan dengan PAD dari pajak hiburan, khususnya hiburan malam, yang paling rendah, sementara di tempat hiburan malam sering ditemukan narkoba, bahkan tak jarang dijadikan sebagai arena bursa narkoba," ucap Neta.

Tapi dengan alasan pemasukan bagi PAD, tempat hiburan tersebu sangat sulit untuk ditutup. Dari data yang diperoleh IPW, pajak hiburan merupakan sumber pendapatan terendah di Jakarta. Perolehannya setiap tahun tidak pernah sesuai target.

"Dari 1.218 tempat hiburan di Jakarta, Pemprov hanya memperoleh pajak sebesar 2,5 triliun," beber Neta.

Pemasukan pajak yang paling rendah lainnya adalah hotel. Perolehannya rendah dan sulit ditagih. Begitu juga dengan parkir. Perolehan pajak dan pendapatan dari parkir di Jakarta sangat tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 3,3 juta unit. Yakni 2.152.638 untuk roda dua dan 1.175.184 untuk roda empat.

"Tiap tahun rata rata hanya 3 triliun," beber Neta.

Dari data yang diperoleh IPW, orang orang kaya di Jakarta tergolong malas membayar pajak, terutama untuk mobil mobil mewah.

"Untuk itu Pemprov Jakarta hendaknya bisa bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk memburu orang orang kaya yang malas membayar pajak. Mobil-mobil mewah mereka yang tidak bayar pajak harus ditilang," sambung Neta.

Begitu juga dengan pajak dan penghasilan dari parkir perlu diburu secara intensif. Sebab pendapatan dari parkir terlihat masih banyak yang "bocor".

Di beberapa pasar milik PD Pasar Jaya misalnya, sore hingga malam hari mesin parkir sengaja dimatikan. Oknum petugas parkir lalu memakai cara manual dan patut diduga hasilnya masuk ke kantong oknum. Gubernur perlu sidak untuk menertibkannya.

"Penertiban perlu dilakukan Gubernur Jakarta agar PAD bisa maksimal perolehannya sehingga perbaikan jalanan yang rusak bisa maksimal dan pembenahan fasilitas Samsat Polda Metro Jaya bisa dilakukan agar masyarakat nyaman saat membayar pajak kendaraan bermotor," tutup Neta. (ayp)

#Neta S Pane #Anies Baswedan #Pajak
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Pekerja melipat kaos saat proses produksi UMKM Konveksi Rumahan di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Indonesia
Jam Kerja Dipangkas Imbas Kelangkaan BBM, Pegawai SPBU Shell Ngeluh di Depan Anies Baswedan
Pegawai SPBU Shell TB Simatupang mengeluh kepada Anies Baswedan. Ia mengatakan, bahwa jam kerjanya dipangkas imbas kelangkaan BBM.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Jam Kerja Dipangkas Imbas Kelangkaan BBM, Pegawai SPBU Shell Ngeluh di Depan Anies Baswedan
Indonesia
Polemik Pajak Balik Nama Rumah Waris Leony Vitria, Ahli Hukum Pajak: Tarif Diatur UU HKPD
Artis Leony Vitria sempat menjadi sorotan setelah membagikan pengalamannya saat mengurus balik nama rumah peninggalan ayahnya di Tangerang Selatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
Polemik Pajak Balik Nama Rumah Waris Leony Vitria, Ahli Hukum Pajak: Tarif Diatur UU HKPD
Indonesia
Ultah ke-62 Iriana, Anies Kirim Kado Anggrek ke Rumah Jokowi
Bunga anggrek kado pemberian Anies dan istrinya itu ditaruh di dalam parkiran rumah Jokowi.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Ultah ke-62 Iriana, Anies Kirim Kado Anggrek ke Rumah Jokowi
Indonesia
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Penundaan pajak dinilai memberi perlindungan pelaku UMKM agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Indonesia
84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar
Purbaya menyatakan bakal terus mengejar para penunggak pajak besar itu agar mereka bisa menyelesaikan kewajiban mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Negara dalam Keadaan Darurat, Anies Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden RI
Sebuah konten beredar di media sosial menyebutkan narasi Anies siap mengisi posisi Prabowo jika dalam keadaan darurat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Negara dalam Keadaan Darurat, Anies Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden RI
Indonesia
Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang
Implementasi rencana tersebut harus adil dan tidak boleh tebang pilih agar kebijakan tetap kredibel dan efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang
Bagikan