Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalami kesulitan dalam penanggulangan COVID-19.

Pasalnya, Anies seorang kepala daerah, tetapi terkesan tidak bisa berbuat banyak karena terganjal kebijakan pemerintah pusat. Karena sebagai gubernur tak bisa power full dalam menangani persoalan Corona di Jakarta.

Baca Juga

Pemprov DKI Punya Bilik Isolasi Mandiri Kasus ODP Corona, Ukurannya 2,5x2,5 Meter

"Banyak keinginan dan kebijakan Anies yang terhalang oleh pemerintah pusat," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (18/5).

Menurut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini, Anies ingin menunjukkan dirinya bukan seorang superman. Butuh dukungan pemerintah pusat dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Namun, yang terjadi justru pemerintah pusat terkesan tidak memberikan support terhadap keinginan dan kebijakan tersebut.

"Anies ingin A, tetapi pemerintah pusat ingin B. Jadinya tak ketemu,"jelas Ujang.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat juga terkesan berubah-ubah, bertabrakan, dan bertentangan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Saya kira kebijakan pemerintah pusat soal PSBB yang terkesan berubah-ubah merugikan Anies," kata Ujang.

Ia juga menilai, selama pandemi Corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'mendapat' keuntungan secara citra politik.

Dia menilai, sejauh ini Anies Baswedan tampak kerap tampil di muka publik lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

Karena Anies punya potensi nyapres itulah yang membuat takut banyak kalangan. Termasuk elite-elite di pusat.

"Dan tentu hal tersebut sudah menyinggung wibawa pemerintah pusat. Sebagai gubernur tentu Anies punya keinginan ke arah sana," kata Ujang.

Maka tak heran, kata Ujang, masyarakat kini menyoroti silang pendapat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat soal sengkarut penyaluran sembako. Menurutnya, ketegangan antara pusat dan Pemprov DKI juga tak lepas dari persoalan politik.

"Karena Anies punya potensi nyapres itulah yang membuat takut banyak kalangan. Termasuk elite-elite di pusat. Oleh karena itu, tak aneh dan tak heran jika Anies dikeroyok oleh para menteri Jokowi terkait penanggulangan corona dan bansos,” kata Ujang.

Ia menambahkan, sebagai pemegang jabatan politik, Anies wajar bersikap ingin mendapat posisi lebih tinggi.

"Apa yang dikerjakan politisi sudah tentu itu merupakan pergerakan politik," kata Ujang.

Baca Juga

MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona

Sebelumnya, Anies mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang disebut tidak konsisten terkait operasional bus Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP) dari ibu kota.

Ia juga mengakui dirinya merasa frustrasi dengan cara yang diambil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani wabah corona, utamanya yang terjadi di ibu kota.

Keluhan-keluhan Itu disampaikan Anies dalam wawancara dengan salah satu media Australia beberapa waktu lalu. (Knu)