Anies Didesak Buka Sekolah Tatap Muka, Pimpinan DPRD: Harus Berani

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 22 Maret 2021
Anies Didesak Buka Sekolah Tatap Muka, Pimpinan DPRD: Harus Berani

Ilustrasi. (ANTARA/HO Humas UGM)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah di tengah pandemi COVID-19.

"Jika pemprov berencana buka sejumlah sekolah, saya dukung. Memang ini yang harus dilakukan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani di Jakarta, Senin (22/3).

Putri Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) ini meminta Gubernur Anies untuk tidak khawatir yang berlebih. Sebab, anak akan aman menimba ilmu tatap muka di sekolah meski dikepung virus corona.

Baca Juga:

Dinkes DKI Bikin 'Pilot Project' Sekolah Percontohan untuk Belajar Tatap Muka

"Bisa cek beberapa data berbagai negara (aman)," terangnya.

Bahkan pada website resmi Pemprov DKI mengenai persoalan COVID-19 yakni corona.jakarta.go.id, pada data per 9 september 2020, menunjukkan hanya 3.954 anak dengan gejala ringan, dari total 49.837 positif COVID-19 pada saat itu.

Kemudian merujuk pada laporan ancaman meninggal faktor usia. Umur 31 sampai 45 tahun 2,4 kali lipat lebih berisiko, usia 46 hingga 59 tahun 8,5 kali lipat lebih berisiko, usia 60 tahun 19,5 kali lipat lebih berisiko.

"Usia anak tergolong aman," terang pimpinan wanita termuda di DPRD DKI Jakarta itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)


Zita pun meminta, Pemprov DKI untuk mau membuka kembali proses belajar tatap muka di sekolah. Sebab sudah lebih dari satu tahun anak-anak tidak belajar di sekolah.

"Tempat hiburan sudah berani dibuka, sekolah juga harus berani," ungkapnya.

"Saya percaya aman setelah guru divaksin, tinggal mau atau tidaknya. Juga saya percaya ibu kota harus berani, bukan ugal-ugalan, tapi by data, by kajian, dan insyaallah jika lihat data saya yakin sekolah aman," tutupnya.

Seperti diketahui, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI telah memberikan lampu hijau kepada tempat hiburan karaoke untuk dibuka di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Baca Juga:

100 Sekolah Bakal Lakukan Uji Coba Tatap Muka di Jakarta

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 64 Tahun 2021 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI.

"Usaha karaoke sedang dipersiapkan untuk dibuka kembali pada masa PPKM berbasis mikro dengan mengajukan permohonan pembukaan kembali usaha karaoke kepada tim gabungan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta," bunyi SE yang ditandatangani Plt Kadis Parekraf Gumilar Ekalaya, Selasa (9/3). (Asp)

Baca Juga:

DKI Berencana Jadikan 100 Sekolah untuk Percontohan Belajar Tatap Muka

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah Tatap Muka #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan