Kebijakan Baru YouTube Turunkan Jumlah Video Hoaks

SEBUAH penelitian baru menemukan kebijakan yang diterapkan YouTube untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks rupanya berdampak signifikan pada jumlah video misinformasi di Facebook dan Twitter.

Seperti yang dilansir dari laman Engadget, temuan tersebut berasal dari sebuah laporan tim peneliti Pusat Media Sosial dan Politik di Universitas New York.

Baca Juga:

YouTube Siapkan Dana Segar Untuk Saingi TikTok

Pada gelaran pemilu Amerika Serikat 3 Novembe 2020, peneliti tersebut mencatat bahwa adanya peningkatan yang luar biasa video hoaks di YouTube yang dibagikan di Twitter. Bahkan, pada bulan yang sama video hoaks mewakili sekitar sepertiga dari seluruh video terkait pemilu, yan dibagikan di platform.

Kemudian, paska tanggal 8 Desember 2020 satu bulan seetalh pemilu AS, YouTube mengumumkan bahwa akan menghapus video yang menuduh penipuan pemilu, serta video yang memanipulasi hasil pemungutan suara. Saat itu, ada penurunan signifikan tentang klaim pemilu yang menyesatkan di Twitter.

Pada jangka waktu tersebut, jumlah video hoaks alias berita bohong terkait pemilu yang dibadikan di Twitter dari YouTube, turun menjadi dibawah 20 persen.

Jumlah tersebut kian menurun setelah kerusuhan di Capitol Amerika Serikat, saat YouTube mengatakan akan memblokir saluran apapun yang menyebarkan hoaks tentang hasil pemilu.

Kala itu, Presiden AS Joe Biden melakukan sumpah jabatan di 20 Januari 2021. Hanya sekitar 5 persen dari seluruh video hoaks pemilu di Twitter, yang berasal dari YouTube.

Menariknya, peneliti juga melihat tren yang sama terjadi pada Facebook. Karena sebelum keputusan kebijakan YouTube 8 Desember 2020, ada setidaknya 18 persen dari seluruh video yang dibagikan pada platform tersebut tentang hoaks pemilu. Lalu menjelang pelantikan Presiden AS, jumlah tersebut turun menjadi 4 persen.

Sebelum keputusan kebijakan YouTube pada 8 Desember 2020, ada sekitar 18% dari semua video yang dibagikan di platform terkait dengan teori palsu pemilu. Menjelang hari pelantikan Presiden AS, jumlah itu turun menjadi 4%.

Baca Juga:

Rusia akan Larang Facebook, Twitter, dan YouTube

Tim peneliti di Universitas New York mengumpulkan sampel acak 10 persen dari semua tweet setiap harinya, kemudian mengisolasi yang terhubung ke video YouTube. Tim menemukan hal yang sama pada Facebook dengan menggunakan alat CrowdTangle perusahaan.

Temuan menarik itu menyoroti peran besar yang dimainkan YouTube, dalam bagaimana informasi dibagikan pada saat ini. Sebagai salah satu platform video paling terkenal di Internet, YouTube mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk membentuk opini politik. Karena, kebijakan yang diambil bisa sangat baik atau sangat merugikan.

Kepada The Times, seorang peneliti di Center for Social Media and Politics, Megan Brown, menuturkan, ini merupakan bagian besar dari ekosistem informasi. Disaat platform YouTube menjadi lebih sehat, maka yang lain juga melakukannya. (Ryn)

Baca Juga:

YouTube Telah Keluarkan Lebih dari Rp422 Triliun untuk Kreator