Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) untuk mengadakan lebih banyak bursa kerja atau job fair di berbagai lokasi.
Saran ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi B, Muhammad Lefy, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.
“Meningkatkan efektivitas Job Fair agar lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan inovasi. Seperti Job Fair online dan memperbanyak lokasi pelaksanaan,” ujar Lefy dalam keterangannya, Selasa (12/8).
Baca juga:
Menurut Lefy, langkah ini perlu dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Jakarta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Februari 2025, angka pengangguran mencapai 338 ribu orang, atau setara 6,18%, naik 0,15% dari tahun sebelumnya.
Selain memperbanyak lokasi job fair dan mengadakannya secara daring, Komisi B juga merekomendasikan beberapa hal lain.
Mereka menyarankan Disnakertransgi untuk meningkatkan kuota pelatihan di setiap wilayah agar warga bisa mengasah kemampuan mereka sesuai kebutuhan industri.
Komisi B juga mendorong agar para peserta pelatihan mendapatkan sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memudahkan mereka dalam melamar pekerjaan.
Baca juga:
Job Fair Disebut Hanya Formalitas, Menteri Ketenagakerjaan Minta Perusahaan Laporkan Serapan
Lebih lanjut, Komisi B mengusulkan agar pemerintah provinsi menambah jumlah Unit Pelatihan Bergerak atau Mobile Training Unit (MTU).
Tujuannya adalah untuk memastikan pelatihan kerja dapat menjangkau seluruh wilayah Jakarta secara merata, sehingga lebih banyak warga bisa merasakan manfaatnya.
“Meningkaikan kapasitas MTU yang didukung sarana dan prasarana yang baik,” pungkas Lefy.
