Angka Kemiskinan Naik 860.000 Jiwa

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 16 September 2015
Angka Kemiskinan Naik 860.000 Jiwa

Seorang pedagang jasa penukaran valuta asing menunggu warga yang ingin menukarkan dolar di Kawasan Kwitang, Jakarta, Senin (9/3). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Rei/pd/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Analis ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan perekonomian seret sebabkan angka kemiskinan naik. Dirinya menyebutkan, saat ini angka kemiskinan naik hingga 860.000 jiwa.

"Jadi angka kemiskinan sekarang mencapai 28.600.000," kata Ichsanuddin, di DPR, Jakarta, Rabu (16/9).

Ichsanuddin mengungkapkan, kenaikan angka kemiskinan melonjak sejak nilai tukar rupiah tembus Rp13.000. Salah satu indikator ialah pencairan dana BPJS JHT. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan naik signifikan. Pertama nilai tukar, kedua kegagalan fiskal, ketiga kegagalan moneter.

"Dengan posisi selama investasi belanja pemerintah jelek, selama belanja pemerintah jelek, selama ekonomi di luar negeri belum tentu selesai kita nggak mampu atasi apa-apa," tegas Ichsanuddin. (mad)

Baca Juga:

Paus Fransiskus Fokus pada Kemiskinan Bolivia

BPS Ubah Sampel Kemiskinan Sampai ke Level Kabupaten

Moral dan Kemiskinan Faktor Maraknya Prostitusi

#Kebijakan Fiskal #Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS #Dampak Kemiskinan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rupiah Kembali Dekati Rp 18.000 Per Dolar, Pengumuman Inflasi Mempengaruhi
Pelemahan rupiah dipengaruhi pengumuman inflasi Indonesia yang mencapai 3,28 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Rupiah Kembali Dekati Rp 18.000 Per Dolar, Pengumuman Inflasi Mempengaruhi
Indonesia
Nilai Tukar Rupiah Tertekan Inflasi Global dan Risiko Fiska
Tekanan nilai tukar juga didorong oleh kebutuhan valas importir menjelang akhir triwulan III, serta arus keluar dana dari portofolio aset negara emerging markets di tengah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Nilai Tukar Rupiah Tertekan Inflasi Global dan Risiko Fiska
Indonesia
Kendalikan Rupiah, BI Beli Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder
BI menyatakan akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai fundamentalnya
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Kendalikan Rupiah, BI Beli Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Klasifikasi resmi World Bank sendiri menempatkan Indonesia di kelompok negara berpenghasilan menengah-atas, bukan negara paling miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
DPR Dukung 3 Skema Anggaran Untuk Pembayaran Gaji PPPK, Biar Segera Akhiri Keresahan Pegawai
Persoalan tersebut harus segera ditangani karena keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan kehidupan keluarga para pegawai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Dukung 3 Skema Anggaran Untuk Pembayaran Gaji PPPK, Biar Segera Akhiri Keresahan Pegawai
Indonesia
Bantuan Rp 20 Triliun Bagi Gaji ASN Daerah Diambil Dari Pos Anggaran Belum Digunakan
Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah, menjamin kelancaran pelayanan publik, dan memastikan hak pegawai tetap terpenuhi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Bantuan Rp 20 Triliun Bagi Gaji ASN Daerah Diambil Dari Pos Anggaran Belum Digunakan
Indonesia
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI jadi momentum menjaga independensi bank sentral.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Bagikan