Anggota DPR: Pemimpin Harus Paham Filosofi Pancasila

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 27 September 2017
Anggota DPR: Pemimpin Harus Paham Filosofi Pancasila

Idham Samawi anggota DPR dari PDIP (Foto: balegpdiperjuangan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR Idham Samawi menegaskan pemimpin harus memahami filosofi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara sehingga menjadi semangat dan landasan perilaku dalam menjalankan pemerintahan.

"Dalam menjalankan pemerintahan, para pemimpin harus berlandaskan ideologi Pancasila. Jiwa Pancasila harus bersemayam di dada para pemimpin," kata Idham Samawi pada diskusi bertema "Kebangsaan Dalam Memperkokoh Toleransi" di Yogyakarta, Selasa (26/9) kemarin.

Menurut politisi PDIP ini, para pemimpin di berbagai tingkatan harus mengetahui bahwa negara ini dibentuk berdasarkan berbagai perbedaan, baik suku, agama, etnis maupun golongan. Dari situ, imajinasi kebhinnekaan menjadi bagian penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bhinneka Tunggal Ika adalah upaya pendiri bangsa untuk menyepakati dan berkonsensus bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Meskipun demikian, kata Idham Samawi sebagaimana dilansir Antara, ada pihak tertentu yang tidak rela Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Upaya yang dilakukan untuk memperlemah bangsa adalah dengan melemahkan ideologinya.

"Jika ingin mencengkeram sebuah bangsa dalam 'penjajahan', maka habisi dulu ideologinya. Caranya dengan memutus mata rantai sejarah atas ideologi tersebut," kata mantan bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Hal itu, menurut Idham Samawi, yang menjadi fatsun para penjajah. Dengan memutus dulu sejarahnya, maka generasi berikutnya tidak mengetahui lagi mata rantai kesinambungan ideologi. Saat ini fenomena adanya gerakan yang akan mendegradasi ideologi bangsa mulai terasa. Oleh karena itu, saatnya bangsa ini kembali ke jati dirinya.

"Ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila hendaknya tetap tertanam di dada para anak bangsa dan melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI," kata Idham Samawi.

Diskusi "Kebangsaan Dalam Memperkokoh Toleransi" itu diselenggarakan Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta.(*)

#PDIP #Anggota DPR #Pancasila #Toleransi Umat Beragama
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Janji Kebut Izin Pembangunan Rumah Ibadah Semua Agama, Menag Singgung Teladan Nabi
Kisah Nabi Muhammad SAW saat berada di Madinah memerintahkan agar pembangunan rumah ibadah umat lain yang mangkrak karena kendala biaya tetap dilanjutkan.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Janji Kebut Izin Pembangunan Rumah Ibadah Semua Agama, Menag Singgung Teladan Nabi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Bagikan