Anggota DPR: Pemimpin Harus Paham Filosofi Pancasila

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 27 September 2017
Anggota DPR: Pemimpin Harus Paham Filosofi Pancasila

Idham Samawi anggota DPR dari PDIP (Foto: balegpdiperjuangan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR Idham Samawi menegaskan pemimpin harus memahami filosofi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara sehingga menjadi semangat dan landasan perilaku dalam menjalankan pemerintahan.

"Dalam menjalankan pemerintahan, para pemimpin harus berlandaskan ideologi Pancasila. Jiwa Pancasila harus bersemayam di dada para pemimpin," kata Idham Samawi pada diskusi bertema "Kebangsaan Dalam Memperkokoh Toleransi" di Yogyakarta, Selasa (26/9) kemarin.

Menurut politisi PDIP ini, para pemimpin di berbagai tingkatan harus mengetahui bahwa negara ini dibentuk berdasarkan berbagai perbedaan, baik suku, agama, etnis maupun golongan. Dari situ, imajinasi kebhinnekaan menjadi bagian penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bhinneka Tunggal Ika adalah upaya pendiri bangsa untuk menyepakati dan berkonsensus bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Meskipun demikian, kata Idham Samawi sebagaimana dilansir Antara, ada pihak tertentu yang tidak rela Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Upaya yang dilakukan untuk memperlemah bangsa adalah dengan melemahkan ideologinya.

"Jika ingin mencengkeram sebuah bangsa dalam 'penjajahan', maka habisi dulu ideologinya. Caranya dengan memutus mata rantai sejarah atas ideologi tersebut," kata mantan bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Hal itu, menurut Idham Samawi, yang menjadi fatsun para penjajah. Dengan memutus dulu sejarahnya, maka generasi berikutnya tidak mengetahui lagi mata rantai kesinambungan ideologi. Saat ini fenomena adanya gerakan yang akan mendegradasi ideologi bangsa mulai terasa. Oleh karena itu, saatnya bangsa ini kembali ke jati dirinya.

"Ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila hendaknya tetap tertanam di dada para anak bangsa dan melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI," kata Idham Samawi.

Diskusi "Kebangsaan Dalam Memperkokoh Toleransi" itu diselenggarakan Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta.(*)

#PDIP #Anggota DPR #Pancasila #Toleransi Umat Beragama
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
MKD DPR RI memutuskan Rahayu Saraswati tetap berstatus sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dan menindaklanjuti lima perkara etik baru dalam rapat internal di Senayan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan