Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah Australia mencabut pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, dengan mengatakan status kota itu harus diselesaikan melalui negosiasi damai antara Israel dan rakyat Palestina.
Menanggapi pernyataan tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengapresiasi sikap pemerintah Australia.
Baca Juga
Australia Batalkan Pengakuan atas Yerusalem Barat sebagaI Ibu Kota Israel
"Kebijakan ini menunjukan bahwa upaya Israel dengan memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem tidak mendapatkan dukungan dari banyak negara, salah satunya Australia," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/10).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai pencabutan pengakuan tersebut bisa menjadi pemicu dukungan perjuangan kemerdekaan Palestina dari berbagai negara selain Indonesia.
Seperti diketahui, Indonesia sebagai negara yang terus memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina, sejak awal menolak kebijakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Indonesia perlu terus melanjutkan upaya menggalang dukungan dan mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah Palestina,” ujar Sukamta.
Baca Juga
Jepang-Australia Bakal Keluarkan Deklarasi Baru Kerja Sama Keamanan
Kemerdekaan Palestina, kata Sukamta, merupakan kunci utama perdamaian di Timur Tengah dan bagi Bangsa Indonesia, itu merupakan amanah dalam konstitusi yang tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
“Selama Palestina belum merdeka maka amanah pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945 dan balas budi Indonesia kepada Palestina belum bisa terpenuhi.” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese membatalkan pengakuan pemerintahan sebelumnya atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Kebijakan terbaru itu menganulir pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel oleh Australia di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Scott Morrison.
"Saya menyesal bahwa keputusan Morrison untuk berpolitik mengakibatkan pergeseran posisi Australia, dan penderitaan yang diakibatkan perubahan ini terhadap sejumlah warga di komunitas Australia yang sangat peduli dengan masalah ini," tutur Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa (18/10). (Knu)
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Rudal Nuklir Rusia Tiba di Indonesia, Australia Ketakutan
