Anggota DPR Apresiasi Australia Cabut Pengakuan Yerusalem Barat
Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukamta. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS
MerahPutih.com - Pemerintah Australia mencabut pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, dengan mengatakan status kota itu harus diselesaikan melalui negosiasi damai antara Israel dan rakyat Palestina.
Menanggapi pernyataan tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengapresiasi sikap pemerintah Australia.
Baca Juga
Australia Batalkan Pengakuan atas Yerusalem Barat sebagaI Ibu Kota Israel
"Kebijakan ini menunjukan bahwa upaya Israel dengan memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem tidak mendapatkan dukungan dari banyak negara, salah satunya Australia," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/10).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai pencabutan pengakuan tersebut bisa menjadi pemicu dukungan perjuangan kemerdekaan Palestina dari berbagai negara selain Indonesia.
Seperti diketahui, Indonesia sebagai negara yang terus memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina, sejak awal menolak kebijakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Indonesia perlu terus melanjutkan upaya menggalang dukungan dan mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah Palestina,” ujar Sukamta.
Baca Juga
Jepang-Australia Bakal Keluarkan Deklarasi Baru Kerja Sama Keamanan
Kemerdekaan Palestina, kata Sukamta, merupakan kunci utama perdamaian di Timur Tengah dan bagi Bangsa Indonesia, itu merupakan amanah dalam konstitusi yang tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
“Selama Palestina belum merdeka maka amanah pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945 dan balas budi Indonesia kepada Palestina belum bisa terpenuhi.” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese membatalkan pengakuan pemerintahan sebelumnya atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Kebijakan terbaru itu menganulir pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel oleh Australia di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Scott Morrison.
"Saya menyesal bahwa keputusan Morrison untuk berpolitik mengakibatkan pergeseran posisi Australia, dan penderitaan yang diakibatkan perubahan ini terhadap sejumlah warga di komunitas Australia yang sangat peduli dengan masalah ini," tutur Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa (18/10). (Knu)
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Rudal Nuklir Rusia Tiba di Indonesia, Australia Ketakutan
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Nyatakan Indonesia siap Berperang Melawan Israel
Kebakaran Besar Landa Australia, Warga Diminta Bersiap Hadapi Kehilangan Properti
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Australia Bagi-bagi Uang untuk Modal Usaha, Dititip Lewat Kementerian Agama
Polisi Sebut Terduga Penembak di Bondi Bertindak Sendiri, tanpa Pelatihan di Filipina
Naveed Akram, Pelaku Penembakan di Pantai Bondi, Australia, Didakwa atas 15 Pembunuhan
Israel 813 Kali Langgar Gencatan Senjata Gaza, Banjir Kecaman Negara Eropa
Israel Lakukan 813 Kali Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza, Akses Bantuan Masih Dihambat
ICC Tolak Banding Israel, Status PM Benjamin Netanyahu Tetap Buron Kejahatan Perang
Penembakan Massal Sydney, PM Australia Anthony Albanese Usulkan UU Senjata Nasional yang Lebih Ketat
Insiden Penembakan di Pantai Bondi, KJRI Sydney Rilis Nomor Darurat untuk WNI