Eddy Flo
MerahPutih Peristiwa- Agenda besar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menguatkan sistem pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) nampaknya tidak semudah mengucapkan janji-janji saat kampanye pilpres lalu.
Sejumlah persolan muncul menjadi batu sandungan agenda tersebut.
Pengamat militer, Jerry Indrawan menilai meski keinginan penguatan militer sangat kuat, namun jika tidak diimbangi dengan anggaran yang kuat maka akan sia-sia.
"Saya ikut heran, Saat Pemerintah mencanangkan penguatan militer tapi malah menurunkan anggaran untuk pertahanan," katanya kepada merahputih.com, Jumat (2/10).
Jerry menilai turunnya anggaran pertahanan itu merupakan kendala bagi penguatan alutsista TNI. Apa lagi, rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim tentunya butuh anggaran yang besar, bukan malah menurunkan anggaran.
Selanjutnya, kata dia selama ini penguatan TNI hanya terjadi di matra darat, sementara untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim pemerintah harus menguatkan matra laut dan udara.
"Bagaimana mungkin Indonesia bisa berjaya dilaut, sementara kapal tempur saja tidak punya," bebernya.
Dia menambahkan kendala berikutnya yang dihadapi adalah soal UU pertahanan. Jerry menilai UU pertahanan sangat berperan penting untuk membangun kekuatan pertahanan.
Diakuinya, hanya ada beberapa UU yang sudah digolkan sebagai landasan penguatan TNI, diantaranya UU terkait intelejen dan industri pertahanan. Sementara, UU Rahasia negara, komponen cadangan dan keamanan Nasional masih mandek.
"Padahal, kedepan kita tidak hanya akan berperang melawan negara lain, tapi juga berperang melawan ancaman teroris, pencurian SDA, cyber crime, jadi TNI butuh UU itu, kan tidak semua persoalan bisa dikerjakan Polri, butuh bantuan TNI," pungkasnya. (fdi)
Baca Juga:
- Indonesia Belum Punya Kapal Tempur
- HUT ke-70, TNI Pamer Kekuatan
- Kodam Jaya Pamerkan Alutsista TNI AD di Kampus-kampus
- Parade Prajurit dan Demonstrasi Perang Meriahkan HUT TNI
- Potret Wajah TNI Jaga Perbatasan NKRI
