Anggaran Pemulihan Sumatera Ditambah, DPR Minta Rehabilitasi Dipercepat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 19 Februari 2026
Anggaran Pemulihan Sumatera Ditambah, DPR Minta Rehabilitasi Dipercepat

Ilustrasi. ANTARA/HO-Kemenhut

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kesepakatan penambahan anggaran pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendesak pemerintah agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi segera direalisasikan.

Wilayah terdampak meliputi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang sebelumnya dilanda banjir besar pada November 2025.

“Kesepakatan penambahan anggaran ini merupakan kabar baik. Namun, harus segera direalisasikan secara tepat dan cepat agar masyarakat korban bencana bisa kembali hidup dengan nyaman, apalagi masuk Ramadan dan Idulfitri,” ujar Irmawan di Jakarta, Kamis (19/2).

Baca juga:

Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026

Irmawan menekankan bahwa tambahan anggaran tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan semata. Ia meminta realisasi dilakukan secara cepat dan terukur mengingat dampak bencana masih dirasakan masyarakat hingga kini.

Menurutnya, percepatan pembangunan hunian sementara, perbaikan fasilitas umum, serta sarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak sebelum memasuki momentum hari besar keagamaan.

“Kami berharap agar dengan penambahan anggaran ini bisa membuat percepatan pembangunan fasilitas umum dan hunian sementara karena masih ada ratusan warga yang hidup di pengungsian apa adanya,” ujarnya.

Baca juga:

Aceh Ajukan Rp 153 Triliun Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bencana di tiga provinsi tersebut menelan 1.205 korban jiwa, 139 orang hilang, dan hampir 13.000 orang masih bertahan di pengungsian.

Kerusakan tercatat di 52 kabupaten/kota, mencakup ribuan fasilitas publik serta lahan pertanian yang terdampak.

Di Aceh sendiri, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, baru sekitar 56 persen wilayah yang dinyatakan pulih sepenuhnya.

Irmawan juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan logistik harus menjadi prioritas.

“Kebutuhan dasar tidak boleh terabaikan. Negara harus benar-benar hadir dan memastikan masyarakat korban bencana memperoleh hak-haknya. Kami berharap saat Lebaran tiba, mereka bisa merayakan dengan tenang, bukan lagi dalam kesedihan,” tegasnya. (Pon)

#Rehabilitasi #Bencana Alam #Bantuan Bencana Alam #Komisi V DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banjir Bandang Solok Tewaskan Warga, 1 Jasad Ditemukan Lainnya Masih Dicari
Banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Solok. Satu korban ditemukan meninggal dunia, tim SAR masih mencari korban hilang lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Banjir Bandang Solok Tewaskan Warga, 1 Jasad Ditemukan Lainnya Masih Dicari
Indonesia
Jalan Solok-Padang Ditutup Akibat Banjir Bandang, 4 Orang Dikabarkan Terluka
Akses jalan Solok-Padang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, putus sementara akibat tertutup material banjir bandang yang menerjang kawasan tersebut pada Senin (21/9) malam.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Jalan Solok-Padang Ditutup Akibat Banjir Bandang, 4 Orang Dikabarkan Terluka
Dunia
Seorang Perempuan Selamat Setelah 10 Hari Tertimbun di Bawah Reruntuhan Lonsor Nepal
Perempuan berusia 64 tahun itu diselamatkan dari lantai teratas sebuah bangunan empat lantai yang tertimbun reruntuhan di Betrawati, Nuwakot
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Seorang Perempuan Selamat Setelah 10 Hari Tertimbun di Bawah Reruntuhan Lonsor Nepal
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat koordinasi serta efisiensi penanganan bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Indonesia
2026 Banyak Bencana, BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun
BNPB minta tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 triliun ke Kemenkeu untuk mempercepat penanganan bencana 2026. Anggaran rutin Rp 1,08 triliun dinilai tak cukup
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
2026 Banyak Bencana, BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
1.730 Bencana Alam Hantam Indonesia Sejak Januari, Terbanyak Masih Banjir
BNPB mencatat 1.730 bencana alam melanda Indonesia sejak Januari hingga 7 September 2026. Banjir dan karhutla mendominasi, 111 ribu rumah rusak, ribuan fasilitas publik terdampak.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
1.730 Bencana Alam Hantam Indonesia Sejak Januari, Terbanyak Masih Banjir
Indonesia
1.730 Bencana Landa Indonesia Sampai September 2026, Bencana Hidrometeorologi Mendoninasi
Kerusakan meluas ke sarana publik, mencakup 2.361 unit fasilitas pendidikan, 867 unit rumah ibadah, 230 unit fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, 751 unit perkantoran, serta 92 unit jembatan terputus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
1.730 Bencana Landa Indonesia Sampai September 2026, Bencana Hidrometeorologi Mendoninasi
Indonesia
BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun Buat Tanggulangi Bencana di Berbagai Daerah
BNPB sebelumnya telah menerima kucuran Dana Siap Pakai (DSP) tahap awal tahun 2026 sebesar Rp 4,62 triliun untuk penanggulangan tanggap darurat di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BNPB Minta Tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 Triliun Buat Tanggulangi Bencana di Berbagai Daerah
Bagikan