Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Penanganan bencana di tengah kebijakan efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapat sorotan Komisi VIII DPR RI.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad mengaku prihatin terhadap pemangkasan anggaran BNPB lebih dari Rp 600 miliar dari yang semula Rp1,4 triliun. Ia menekankan bahwa anggaran BNPB bersifat antisipatif dan berperan besar dalam upaya pencegahan bencana.
"BNPB ini garda terdepan dalam mitigasi, dan kami harap anggaran yang ada bisa dimaksimalkan. Tahun lalu saja ada sekitar 600-an bencana alam, ini jadi perhatian kami," ujar Achmad dalam keterangannya, Kamis (6/2).
Baca juga:
BNPB Rilis Daftar Daerah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem 3 Hari ke Depan
Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kegiatan mitigasi bencana di daerah, khususnya di wilayahnya yang rentan bencana.
"Ribuan kepala keluarga telah diselamatkan. Tolong realisasikan dana pencegahan ini, karena ada tiga desa ada yang berisiko tenggelam," jelas dia.
Sementara, anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap koordinasi penanganan bencana dan keberfungsian sistem peringatan dini.
Baca juga:
Penjelasan BNPB Kawasan Jakarta Kerap Diguyur Hujan Saat Malam Hari
Maman menegaskan rfek dari efisiensi ini cukup besar terhadap penanganan bencana, termasuk koordinasi dan alat alarm bencana.
"Kami juga ingin tahu bagaimana BNPB bisa meningkatkan partisipasi publik dalam kesiapsiagaan bencana dan menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) agar berperan lebih aktif dalam penanganan kebencanaan di masyarakat," tegas dia.
Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal optimalisasi anggaran BNPB agar tetap efektif dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di seluruh Indonesia.
