Andi Narogong Talangi Uang Honor Eks Mendagri Gamawan Fauzi


Gamawan Fauzi di Pengadilan Tipikor Jakarta. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman sebagai saksi untuk terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.
Dalam keterangan di persidangan, Irman mengaku meminjam uang talangan dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar US$200 ribu untuk membayar honor mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini.
"Dari US$200 ribu itu, Untuk pak Menteri Rp50 juta, bu Sekjen Rp22,5 juta, kalau tidak salah," kata Irman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/1).
Gamawan dan Diah diketahui mendapat honor ketika menjadi narasumber dalam melakukan kegiatan sosialisasi proyek pengadaan e-KTP di lima wilayah.
Uang tersebut dipinjam Irman lantaran anggaran untuk kegiatan supervisi belum cair sepenuhnya dari APBN. Dia pun berdalih, kebijakan meminjam uang kepada Andi agar kegiatan tersebut bisa berjalan.
"Karena itu anggaran supervisi ada, tapi pencairan sangat lambat. Kalau saya tidak ambil kebijakan (mencari uang talangan), proyek e-KTP bisa menjadi gagal," ungkapnya.
Irman menjelaskan, pihak yang mengatur penggunaan uang talangan dari Andi adalah Kasubag TU Pimpinan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Suciati.
Dari penjelasan Suci, lanjut Irman, salah satu penggunaan uang itu untuk membayar honor Gamawan dan Diah selama kegiatan sosialisasi proyek pengadaan e-KTP di lima wilayah itu berlangsung.
"Saya kan tidak ini lagi, karena kan ada uang cair (dari APBN), ada uang talangan itu diatur bu Suci. Menurut bu Suci demikian," ucap Irman.
Dalam surat dakwaan Setnov, Gamawan disebut menerima Rp50 juta dan 1 unit Ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui, Asmin Aulia, yang merupakan adiknya. Sementara, Diah menerima US$500 ribu dan Rp22,5 juta.(Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai

Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin

Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan

ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi

Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan

JPU KPK Hadirkan 3 Bos Sekuritas di Sidang Korupsi Investasi Taspen

MA Buka Suara! Tiga Hakim Tom Lembong Ternyata Punya Sertifikat Tipikor Sah

Sidang Kasus Korupsi Investasi PT Taspen, Jaksa Hadirkan Saksi Kunci dari BNI dan PT IIM

JPU Panggil 11 Saksi Dalam Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen

Febri Diansyah Beberkan 9 Catatan Kritis Usai Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara
