All Indonesia Diberlakukan Diseluruh Bandara Penerbangan dan Pelabuhan Internasional

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
All Indonesia Diberlakukan Diseluruh Bandara Penerbangan dan Pelabuhan Internasional

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), didampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Adrianto beserta jajaran kementrian lain pada Kabinet Merah Putih saat meresmikan aplikasi All Indonesia di Bandara Soetta, Tangerang, Banten. (ANTARA/Azmi Samsul M)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah secara resmi menerapkan kebijakan sistem pelayanan aplikasi 'All Indonesia'. Layanan satu aplikasi atau All Indonesia ini sudah diberlakukan diseluruh bandara penerbangan dan pelabuhan yang ada di tanah air.

Penerapan sistem layanan berbasis digital ini, dilakukan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Rabu (1/10)

"Yang diharapkan bisa semakin memudahkan, membuat nyaman, membuat lebih efisien, mempersingkat waktu bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing," ucap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sistem layanan dengan terintergrasi tersebut diupayakan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh keperluan perjalanan ke Indonesia.

Baca juga:

3 Nama Lolos Seleksi Akhir Calon Dirjen Imigrasi, Ada Polisi Hingga Eks Pj Bupati

"Tentu integrasi ini adalah buah kerja keras dari semua pihak, terutama Kementerian Integrasi dan Permasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Skema All Indonesia ini disiapkan untuk dapat melayani seluruh keperluan serta kepentingan dalam perjalanan dan pengiriman barang melalui bandara penerbangan hingga pelabuhan. Baik itu untuk bisa memenuhi syarat keimigrasian, kesehatan, kepabeanan sampai kekarantinaan.

"Karena sistem ini mengintegrasikan dari fungsi integrasi biaya cukai, kesehatan dan juga karantina terhadap kebutuhan hewan termasuk ikan dan produk-produknya yang masuk ke Indonesia," tuturnya.

Dengan adanya layanan baru ini, kata AHY, diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di tanah air. Selain itu, ditargetkan bisa berdampak pada peningkatan investasi sehingga tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pariwisata kelas dunia bisa tercapai.

"Kita berharap siapapun yang masuk ke Indonesia merasa lebih percaya diri dan nyaman, karena kita ingin meningkatkan para wisata kita. Termasuk juga para investor dan semua yang ingin datang ke Indonesia untuk memiliki pengalaman yang baik, impresi yang positif, dan kemudian bisa menceritakan kepada yang lain untuk kembali datang ke Indonesia," ungkap dia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Adrianto menambahkan bahwa selama penerapan layanan All Indonesia digunakan diseluruh bandara dan pelabuhan internasional akan dijamin kenyamanan dan keamanan data yang dimiliki oleh penggunanya.

"Kami akan komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Jadi intinya bahwa kita akan sama-sama untuk mencapai penjagaan atas data yang dimiliki para pengguna," katanya.

Ia menerangkan, sebagai menjaga keamanan terhadap penumpang dan barang yang masuk ke tanah air nantinya secara otomatis bakal terdeteksi melalui sistem dengan terkoneksi ke masing-masing bidang sendiri yang melakukan pengawasannya.

"Saya rasa dari jajaran bea cukai dan lainnya memiliki akses untuk me-prosessing personal-personal yang masuk. Makanya nanti bakal ada jalur merah atau jalur hijau," kata dia.

#Imigrasi #Bandara #AHY
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
AHY Janji Turunkan Biaya Logistik Sampai 12 Persen
Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia perlu terus membuka ruang kolaborasi yang mampu memperkuat daya saing nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
AHY Janji Turunkan Biaya Logistik Sampai 12 Persen
Indonesia
KPK Beberkan Modus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Tarif Percepatan Capai Rp 1,5 Juta
KPK membongkar modus pemerasan izin tinggal WNA yang dilakukan Imipas. Tarif percepatan izin tinggal dipatok Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per orang.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Beberkan Modus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Tarif Percepatan Capai Rp 1,5 Juta
Indonesia
Jadi Tersangka, Wamen Imipas Silmy Karim Punya Harta Rp 234,5 Miliar
Silmy terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 14 Maret 2026 untuk pelaporan periodik 2025.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Jadi Tersangka, Wamen Imipas Silmy Karim Punya Harta Rp 234,5 Miliar
Indonesia
KPK Sebut Silmy Karim dan 7 Pejabat Imigrasi Peras WNA hingga Ratusan Miliar
KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
KPK Sebut Silmy Karim dan 7 Pejabat Imigrasi Peras WNA hingga Ratusan Miliar
Indonesia
OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Wamen Imipas Silmy Karim Resmi Jadi Tahanan KPK
Silmy tampak keluar ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan KPK sekitar pukul 08.36 WIB. Ia ditahan seusai diperiksa penyidik KPK selama sekitar 10 jam sejak Rabu (3/6) malam.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Wamen Imipas Silmy Karim Resmi Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Dicari-cari Terkait OTT Imigrasi, Wamen Silmy Karim Diimbau Kooperatif Datang ke KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sedang mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Dicari-cari Terkait OTT Imigrasi, Wamen Silmy Karim Diimbau Kooperatif Datang ke KPK
Indonesia
Menteri Agus Minta Wamennya Silmy Karim Segera Menyerahkan Diri ke KPK
Menteri Imipas Agus Andrianto meminta Wamen Silmy Karim segera menyerahkan diri ke KPK terkait OTT Imigrasi Jakbar.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Menteri Agus Minta Wamennya Silmy Karim Segera Menyerahkan Diri ke KPK
Indonesia
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait Pengurusan WNA
KPK membenarkan operasi tangkap tangan di Kantor Imigrasi Jakbar yang diduga berkaitan dengan pengurusan WNA. Sejumlah pihak diamankan dan dibawa ke Gedung KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait Pengurusan WNA
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (3/6).
Frengky Aruan - Rabu, 03 Juni 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Indonesia
Demokrat Ditugasi Presiden Prabowo Bereskan Persoalan Kereta Cepat, Yakin Tanggung Jawab dan Amanah
Bagi Demokrat, hal yang utama ketika Presiden Prabowo memberikan penugasan untuk menjalankan tugas negara yakni bekerja dan mencari solusi terbaik.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Demokrat Ditugasi Presiden Prabowo Bereskan Persoalan Kereta Cepat, Yakin Tanggung Jawab dan Amanah
Bagikan