Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2020
Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya

Ketua Umum PDIP Megawati. (Foto: PDIP).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) perintah kader partai Di Surabaya, mematuhi keputusan partai terkait siapapun pasangan yang mendapat rekomendasi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2020. Sampai saat ini, partai masih belum memutuskan kader bakal yang bertarung.

“Siapapun nanti yang direkomendasi oleh partai maka semua kader harus mematuhi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Surabaya, Minggu (31/8).

Ia menegaskan, agar kader tegak lurus terhadap keputusan partai tidak hanya berlaku di Pilkada Kota Surabaya, tetapi juga di seluruh gelaran pilkada se-Tanah Air.

Baca Juga:

PDIP Setuju Pasangan Calon Pilkada Wajib Uji Usap COVID-19

Surabaya, kata Hasto, menjadi prioritas dan butuh banyak pertimbangan sebelum Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

“Ada daerah menjadi konsentrasi kami, Surabaya menjadi wilayah strategis. Surabaya begitu indah, asri, banyak ikon kota, dan banyak juga penghargaannya. Ketika ibu ketua umum benar-benar mempertimbangkan sebaik-baiknya, itu murni tanggung jawab partai. Surabaya harus tetap dipimpin oleh pemimpin yang memiliki jiwa kerakyatan,” katanya.

Sekjen PDIP Hasto
Sekjen PDIP Hasto Kristianto. (Foto: Antara)

Hasto juga mengingatkan, Surabaya jangan sampai dikuasai pengusaha-pengusaha dan investor hitam yang semata-mata membuat pembangunan kota tidak bisa dikendalikan, salah satunya menggusur taman yang sudah menjadi ikon “Kota Pahlawan”.

“Jangan sampai ada lobi politik oleh pengusaha hitam dan menunggangi kontestasi pilkada demi kepentingan sendiri. Surabaya harus tetap dipimpin pemimpin berintegritas,” katanya.

Hasto membantah dia berselisih dengan Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya tahun 2020 dan adanya tarik menarik dalam penetapan calon di Pilkada Surabaya.

"Saya tidak tahu informasinya dari mana karena tak ada yang wawancara. Tapi isu itu berkembang di media," ujarnya dikutif dari Antara.

Baca Juga:

KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?

#PDIP #Pilkada Surabaya #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan