Alasan di Balik Sikap Pemerintah Belum Putuskan Nasib FPI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juli 2019
Alasan di Balik Sikap Pemerintah Belum Putuskan Nasib FPI

Massa Front Pembela Islam (FPI). Foto: net

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Pemerintah hingga kini belum juga memperpanjang izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Alasannya, pemerintah masih mendalami rekam jejak FPI mulai berdiri hingga saat ini.

"Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto di Kantornya, Jumat (19/7).

Baca Juga: FPI Terancam Tak Diperpanjang, Rizieq Shihab Serahkan Kepada Tim Hukum

Wiranto berharap masyarakat harus sabar terkait hasil evaluasi tersebut. Menurut Wiranto, hukum tentang keormasan yang nanti mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan itu.

Ia juga menegaskan, izin FPI sendiri sudah sebulan lalu habis. "Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak," jelas Wiranto.

Massa Front Pembela Islam
Massa Front Pembela Islam (FPI). Foto: ANTARA/ Rahmad

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT apabila ada organisasi kemasyarakatan yang mengajukan izin.

Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak berhimpun dan berserikat asal dilengkapi dengan izin. "Kita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun berserikat," katanya.

Baca Juga: FPI Belum Ajukan Perpanjangan Izin, Begini Sanksi dari Kemendagri

Organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dikutip Antara, bisa mengajukan izin ke Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM atau menggunakan akta notaris.

FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang izinnya berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014. (*)

#Front Pembela Islam (FPI) #Wiranto #Menkopolhukam
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Indonesia
BG Tekankan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme di Momen Hari Pahlawan
Beberapa modul harus disesuaikan dengan era anak muda sekarang, era kekinian
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 November 2024
BG Tekankan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme di Momen Hari Pahlawan
Indonesia
Wamenko Polkam: Pilkada Masuk 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo
Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus pimpin rapat koordinasi persiapan pilkada serentak 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 Oktober 2024
Wamenko Polkam: Pilkada Masuk 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Sepak Terjang Wiranto, Pernah Diisukan Berseberangan kini Jadi Penasihat Khusus Prabowo
Wiranto lahir di Yogyakarta 4 April 1947
Angga Yudha Pratama - Rabu, 23 Oktober 2024
Sepak Terjang Wiranto, Pernah Diisukan Berseberangan kini Jadi Penasihat Khusus Prabowo
Indonesia
Swasta Bersedia Bantu Impor Sapi Perah Program Makan Bergizi Gratis
“Kita Impor bahan baku yang belum ada, misal upaya beli sapi perah kecil dengan harapan 5 tahun ke depan sapi baru bisa diperah. Kolaborasi swasta diperlukan.”
Wisnu Cipto - Kamis, 19 September 2024
Swasta Bersedia Bantu Impor Sapi Perah Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta pimpinan TNI dan Polri tidak melakukan rotasi pejabat di daerah jelang Pilkada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juli 2024
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Indonesia
Menko Polhukam Minta Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri Berperan Amankan Pilkada
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juli 2024
Menko Polhukam Minta Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri Berperan Amankan Pilkada
Indonesia
Pemerintah Jamin Revisi UU TNI dan Polri Tidak Labrak Putusan MK
RUU yang akan disahkan akan menjadi landasan TNI dan Polri bertugas dalam menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juli 2024
Pemerintah Jamin Revisi UU TNI dan Polri Tidak Labrak Putusan MK
Indonesia
Menkopolhukam Hadi Minta Masukan Publik Pada RUU Perubahan UU TNI dan Polri
Hadi Tjahjanto melibatkan masyarakat dalam mendiskusikan Rencana Undangan Undangan (RUU) Perubahan UU TNI dan Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juli 2024
Menkopolhukam Hadi Minta Masukan Publik Pada RUU Perubahan UU TNI dan Polri
Indonesia
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Bagikan