Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Raja Juli Antoni menganggap, apa yang disampaikan Jokowi soal kepemilikan tanah ratusan ribu hektare oleh Prabowo Subianto bukan bentuk serangan personal, tetapi serangan atas kebijakan.
Kata Antoni, Jokowi ingin menunjukkan kalau itu bukan kebijakannya, tetapi kebijakan penguasa orba Soeharto yang juga merupakan mertuanya Prabowo.
"Relevansinya adalah kalau selama ini pak Prabowo bicara soal kesenjangan sosial, terakumulasinya 1 persen termasuk aset tanah dan kekayaan hanya di 1 persen rakyat Indonesia saja, pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa itu bukan kebijakannya," kata Raja Juli kepada wartawan, Senin (18/2).
Antoni mengatakan, buntut kesenjangan sosial yang terjadi hari ini merupakan bagian dari yang pernah dikerjakan oleh Soeharto dan Prabowo atau paling tidak dia menikmati proses kesenjangan sosial itu.
"Pak Prabowo bagian dari 1 persen orang super kaya yang kuasai aset negara. Nah, yang sekarang dilakukan pak Jokowi itu dia melakukan redistribusi aset supaya kesenjangan sosial tidak terjadi termasuk dengan perhutanan sosial," tuturnya.
Dari persoalan kesenjangan itu, Jokowi mengirim pesan bahwa jika Prabowo betul-betul punya gagasan mengatasi kesenjangan sosial, kenapa tanahnya tidak dikembalikan secara sukarela.
Lagipula, diakuinya tanah tersebut milik negars dan dia hanya memiliki hak guna saja.
"Kalau memang peduli dengan kesenjangan sosial (dalam hal ini kepemilikan tanah) pak Prabowo bagi aja tanahnya tanpa perlu diminta negara. Kalau punya kesadaran bahwa itu merupakan kesenjangan sosial yang tercipta selama ini bagiin aja ke rakyat. Jadi, jangan sembarangan ngomong kesenjangan dan kemiskinan," ujarnya.
Sebelumnya, dalam debat capres kedua Jokowi sempat menyinggung tanah milik Prabowo Subianto yang berjumlah ratusan ribu hektare dan tersebar di Kalimantan Timur dan Aceh.
Pernyataan keras itu keluar setelah Prabowo mempertanyakan tujuan pembagian sertifikat tanah yang kerap dilakukan Jokowi.
Dia menilai pembagian tanah itu akan mengancam nasib anak cucu kedepan karena tidak bisa lagi memiliki tanah. (Fdi)
