Andika Pratama
MerahPutih.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto merupakan tamparan keras terhadap protokol pengamanan pejabat negara.
Boni menjelaskan, penusukan Wiranto oleh anggota JAD di Indonesia bukan perkara sederhana. Kejadian yang menimpa Wiranto dianggap Boni mesti menjadi bahan untuk evaluasi protokoler pengamanan VIP, termasuk presiden dan wakil presiden.
Baca Juga
"Di TNI, Polri, dan BIN kan sudah ada aturan hukum yang baku untuk protap macam itu. Mengingat potensi ancaman yang terus dinamis, maka protap juga harus dinamis, terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan konteks ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG)," kata Boni dalam keterangannya, Senin (14/10)
Ia menilai, yang menjadi perhatian saat ini dan kedepan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku terror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut.
"Institusi intelijen dan keamanan jangan pernah dibiarkan bekerja sendirian apalagi disalahkan secara tidak adil. Karena partai politik juga perlu lebih partifipatif dan kita tuntut komitmen mereka untuk bersama-sama melawan radikalisme dan terorisme," terang Boni.
Baca Juga
Jenguk Wiranto, Ma'ruf Amin: Insya Allah Tidak Lama Lagi Beliau Pulih
Boni melihat, setelah politik identitas menjadi arus utama yang mewarnai gerakan demokrasi pada dekade kedua abad ke-21. Ia menilai ada perluasan paham radikal dari kelompok yang dulunya menjauh dengan demokrasi kini menyatu dengan mereka yang ada di dalam sistem demokrasi yaitu mereka yang berafiliasi dengan partai politik atau ormas tertentu.
"Mereka memanfaatkan demokrasi sebagai medan perang untuk meraih tujuan mereka yagn bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kemanusiaan universal," ungkap Boni.
Ketika kelompok radikal menyatu dengan orang-orang partai dan masuk ke dalam institusi negara, paham radikalisme itu menguat. Sebagai implikasinya, kelompok teroris yang berada di persembunyian melihat itu sebagai dukungan tidak langsung terhadap militansi mereka untuk melawan negara.
"Dengan kata lain, saya mau bilang bahwa kelompok radikal menyiram bensin, kelompok teroris yang menyalakan api. Ini kolaborasi yang unik dan akan terus menjadi ancaman paling berbahaya bagi keamanan negara ke depan," jelas Boni.
Baca Juga
Boni melihat, selama ini hanya beberapa partai yang konsisten dan tegas melawan terorisme seperti PDIP, PKB, termasuk Golkar. Partai lain harus lebih serius.
"Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan. Pada jaman SBY kita kritisi fakta bahwa banyak kader radikal yang dibiarkan masuk Pemda, DPRD, BUMN, birokrasi, dan lembaga negara lainnya. Apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari keteledoran di masa lalu," pungkas Boni. (Knu)
