Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 72 persen peserta restrukturisasi kredit merupakan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tercatat, di Juli 2021, (outstanding kredit sekitar Rp779 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana pada akhir 2021 outstanding kredit yang direstrukturisasi bakal mencapai sekitar Rp 914 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 7,8 juta yang mayoritasnya merupakan pelaku UMKM.
Baca Juga:
BI dan Bank Sentral Tiongkok Mulai Implementasi Kerja Sama Mata Uang Lokal
Ia mengatakan, meskipun outstanding kredit yang direstrukturisasi menurun menjadi Rp 779 triliun pada Juli 2021, namun jumlah tersebut sudah sangat besar.
"Ini tetap menjadi perhatian karena memang dampak-dampak dari restrukturisasi sangat besar dan perlu kita cermati ke depannya," katanya.
OJK telah memutuskan memperpanjang periode restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19 sampai 31 Maret 2023. Aturan ini diperpanjang dengan pertimbangan bahwa debitur memerlukan waktu lebih panjang untuk pulih dari dampak COVID-19.
OJK juga telah meminta perbankan menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam merestrukturisasi kredit. Ia meminta kepada perbankan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap debitur yang kreditnya layak direstrukturisasi.
Selanjutnya, perbankan juga telah diminta untuk membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap kredit.
"Kalau dilihat memang ternyata para bankir patuh dan kalau lihat historisnya, sampai sekarang CKPN terus dibentuk menghadapi kemungkinan dampak dari restrukturisasi. Prinsip kehati-hatian sudah tampak dan perlu didukung dan diteruskan pada saat nanti menghadapi stimulus yang berakhir,” kata Heru.
Selanjutnya meminta perbankan yang akan membagi dividen untuk mempertimbangkan ketahanan modalnya. Pasalnya sebagian dari modal ini sebaiknya digunakan untuk membentuk CKPN dan terakhir, perbankan diminta untuk menghitung dampak restrukturisasi secara berkala agar bisa melakukan antisipasi sejak dini.
Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso mengatakan, perbankan perlu memperkuat cadangan melalui peningkatan persentase non-performing loan (NPL) coverage dan loan at risk (LaR) coverage.
Rasio NPL Himbara sendiri masih berkisar di angka 3 sampai 4 persen, tetapi menurut Sunarso nilai ini sudah merupakan tanda untuk melakukan pencadangan melalui NPL coverage.
"tidak masalah jika perbankan memperkuat cadangan dengan menggunakan keuntungan atau laba dan harus berhati-hati membukukan laba kalau harus mengorbankan pencadangan karena ini bumper kalau terjadi masalah di kemudian hari," kata Sunarso dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
7 Bank Selamatkan Keuangan BUMN Waskita Karya
