Akhir Pekan Ini, Gerindra dan PKB akan Gelar Deklarasi Koalisi Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 11 Agustus 2022
Akhir Pekan Ini, Gerindra dan PKB akan Gelar Deklarasi Koalisi Pilpres 2024

Pertemuan Elite Partai Gerindra dan PKB. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan segera menggelar deklarasi koalisi pemilu 2024.

Kepastian ini diketahui setelah sejumlah elite Gerindra dan PKB kembali bertemu untuk mematangkan teknis pelaksanaan dan finalisasi Piagam Deklarasi Kerjasama Politik kedua belah pihak.

Baca Juga:

Rapimnas Gerindra Bahas Rekomendasi Capres

Pertemuan ini dihelat di kediaman Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kawasan Jakarta Selatan. Dari Gerindra, selain Ahmad Muzani hadir Wakil Ketua Umum Sugiono. Sedangkan dari PKB hadir Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Cucun A Syamsurijal, dan Wakil Sekjen Syaiful Huda.

“Memang kami kembali bertemu untuk mematangkan teknis pelaksanaan deklarasi dan finalisasi Piagam Deklarasi. Saat ini kepastian waktu pelaksanaan dan venue deklarasi telah disepakati. Tinggal pematangan terkait teknis acara dari panitia bersama sehingga agenda tersebut bisa berjalan dengan lancar,” ujar Syaiful Huda, Kamis (11/8).

Dia mengungkapkan deklarasi kerja sama politik Gerindra dan PKB akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor. Deklarasi tersebut akan digelar pada Sabtu (13/8).

“Jadi waktu deklarasi ini sehari setelah kawan-kawan Gerindra menyelesaikan Rapimnas mereka. Tentu pemilihan waktu deklarasi ini sengaja menunggu selesainya event Rapimnas Gerindra karena kami menghormati forum tersebut,” katanya.

Baca Juga:

PKB-Gerindra Daftar Bareng ke KPU, Gus Jazil Sebut Soft Launching Koalisi

Huda mengatakan, proses kerja sama politik Gerindra dan PKB dilakukan tahapan per tahapan secara seksama.

Menurutnya, penahapan langkah ini penting agar kerja sama politik yang dilakukan benar-benar menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa ditinggalkan.

“Maka kami sangat menghitung proses kerja sama politik ini mulai dari komunikasi kedua ketua umum, dilanjutkan pertemuan antar-pengurus wilayah, kemudian kemarin kita baru saja daftar bareng sebagai parpol peserta Pemilu 2024 ke KPU dan nanti akan diresmikan melalui deklarasi bersama dengan penandatangan kesepakatan kerja sama politik hitam di atas putih,” ujarnya.

Legislator asal Jawa Barat ini mengatakan rencana deklarasi kerja sama politik Gerindra dan PKB akan dihadiri ribuan kader kedua partai politik. Nantinya, masing-masing ketua umum Gerindra dan PKB akan menyampaikan orasi politik terkait latar belakang kerja sama dan visi tentang Indonesia yang lebih baik di masa depan.

“Nantinya selain dibacakan piagam deklarasi juga Pak Bowo dan Gus Muhaimin akan menyampaikan orasi politik tentang visi mereka tentang Indonesia,” pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Koalisi dengan Gerindra, PKB Jawab Kemungkinan Cak Imin Capres atau Cawapres Prabowo

#PKB #Gerindra #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
PKB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke Board of Peace.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
Indonesia
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Sebeumnya, Cak Imin berharap dengan kepengurusan baru ini bisa menjaga suara PKB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Bagikan