Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia tempat pertemuan antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejalan dengan amanah konstitusi UUD 1945 dalam mewujudkan perdamaian dunia.
"Sikap Presiden Jokowi tersebut, patut diapresiasi," kata anggota Komisi I DPR RI Carles Honoris di Jakarta, Rabu (2/5).
Menurut Charles, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif menjadikan Indonesia satu dari sedikit negara yang dapat diterima sebagai honest broker atau juru damai yang imparsial terkait konflik di Semenanjung Korea.
Charles mencontohkan peran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam upaya mendamaikan Korea Utara dan Korea Selatan juga mendapatkan apresiasi dari dunia internasional.
Pada 2002 Korea Utara mengakui telah melakukan penculikan terhadap beberapa warga negara Jepang. Setelah pengakuan itu, Korea Utara memilih Indonesia yakni Jakarta, sebagai lokasi penyerahan korban penculikan dari Pemerintah Korea Utara kepada Pemerintah Jepang.
"Itu artinya, Indonesia dianggap negara netral yang dapat mengakomodasi kepentingan Korea Utara dan Jepang," tandas politikus PDIP itu, dilansir Antara.
Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan antara pemimpin Korut Kim Jong Un dengan Presiden Donald Trump untuk membahas perdamaian di kawasan semenanjung Korea dan sekitarnya.
Kesediaan dan kesiapan Indonesia itu disampaikan langsung Presiden Jokowi saat bertemu Duta Besar (Dubes) Korea Selatan (Korsel) untuk Indonesia Kim Chang-beom dan Duta Besar Korea Utara (Korut) untuk Indonesia An Kwang Il, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/4) siang.
“Kami menawarkan apabila ada rencana pertemuan antara Presiden Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump untuk bisa dilaksanakan di Indonesia, kami siap untuk menjadi tuan rumah bagi pertemuan-pertemuan itu,” kataJokowi kepada wartawan usai bertemu dengan Dubes Kim Chang-beom dan Dubes An Kwang Il.
Mengenai jawaban dari Dubes Korut, Presiden Jokowi mengaku belum disampaikan. “Beliau mesti menyampaikan ke sana (Pemerintah Korut) terlebih dahulu,” tandas Kepala Negara. (*)
