Airlangga Tegaskan Jokowi dan Keluarganya Sudah Jadi Bagian Golkar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 April 2024
Airlangga Tegaskan Jokowi dan Keluarganya Sudah Jadi Bagian Golkar

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sarapan pagi di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/1/2024). ANTARA/HO-Partai Golkar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengungkapkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih. Status Gibran tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan sejak putra sulung Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Selain itu, saat awak media menanyakan status Jokowi di PDI Perjuangan, politisi asal Papua itu hanya mengatakan bahwa presiden sudah berada di kubu lain.

Baca juga:

PDIP Mulai Jaring Calon Kepala Daerah di Wilayah Banten

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sudah masuk keluarga besar partai berlambang pohon beringin itu.

"Bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk keluarga besar Golkar," ujar Airlangga di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4).

Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa. Oleh karena itu, kepastian status Jokowi dan Gibran tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai kader Partai Golkar.

"Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar selama dua periode beliau," jelasnya.

Presiden Joko Widodo, tegas ini saat ini menjadi milik bangsa dan semua partai politik di Indonesia. Sehingga, menyerahkan keputusan tentang posisi di Partai Golkar kepada Jokowi.

Bahkan, kata ia, presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto juga terbuka kepada Jokowi.

"Saya dengarkan, tentu Pak Prabowo, beliau juga terbuka dengan pak presiden," katanya.

Airlangga menjelaskan tidak ada syarat tentang masa bakti untuk menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu.

"Kalau menjadi anggota kan tidak ada syarat," kata Airlangga.

Hubungan PDIP dan Presiden Joko Widodo yang diusungnya sejak jadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, lalu Presiden bersama Gibran dan menantunya Bobby Nasution, yang sama-sama diusung PDIP untuk mendapatkan jabatan politik merengggang setelah Gibran mencalonkan diri menjadi Cawapres berpasangan dengan Prabowo dan akhirnya memenangkan Pilpres 2024.

Baca juga:

PKS Dinilai Jadi ‘Tandem’ PDIP di Barisan Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

#Airlangga Hartarto #Golkar #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Partai, Golkar: Fokus ke Hal Lain
Nusron disebut mundur dari pengurus Golkar sejak enam bulan silam.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Partai, Golkar: Fokus ke Hal Lain
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan