Andika Pratama
MerahPutih.com - Kebijakan program mandatori biodiesel sudah menunjukkan perkembangan menjanjikan. Sehingga hal ini bakal meningkatkan produksi biodiesel di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai hal ini menjadi sinyal positif mengingat konsumsi biofuel di dunia juga akan semakin meningkat.
Baca Juga
Menko Airlangga: Krisis Mengajarkan Pentingnya Ketahanan Kesehatan dan Ekonomi
"Program mandatori biodiesel di negara kita merupakan inisiatif dan pencapaian yang luar biasa, dan bagaimana perkembangan ke depannya patut kita perhatikan," kata Airlangga, Kamis (24/03).
Bersama dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, kata Airlangga, Indonesia ingin menunjukkan mandatori biodiesel sebagai bagian dari event Road to G20 yang diadakan bersamaan dengan meeting G20 Energy Transitions Working Group di Yogyakarta.
Menko Airlangga menegaskan, Indonesia berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih net zero emission. Komitmen menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar biofuel akan mendukung Indonesia mencapai target keamanan energi dan bauran energi sebesar 23 persen di 2025.
Dalam 21st United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2015 di Paris, Presiden Jokowi juga telah menyatakan determinasi Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui business as usual pada 2030, dan bisa mencapai 41 persen jika mendapatkan bantuan pihak internasional.
“Industri minyak sawit siap mendukung visi tersebut, karena penggunaan B30 di 2021 saja diperkirakan sudah menurunkan emisi GRK sebanyak 24,6 juta ton CO2, dan jumlah ini setara dengan 7,8 persen dari target pencapaian energi terbarukan di 2030,” jelas Menko Airlangga.
Baca Juga
Menko Airlangga: Produksi Kopi RI Tumbuh 250 Persen selama 10 Tahun Terakhir
Produksi B30 di 2021 mencapai sekitar 9,4 juta kiloliter atau setara dengan 64,14 juta barel. Konversi dari CPO ke B20 telah meningkatkan nilai tambah hingga Rp13,19 triliun, untuk menjaga cadangan devisa senilai US$2,64 miliar, dari pengurangan impor bahan bakar fosil.
“Saya ingin menekankan peran kebijakan biodiesel yang berpengaruh terhadap ekonomi, misalnya untuk memenuhi permintaan dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, ekonomi hijau, stabilitas harga minyak sawit, dan pendapatan petani kecil, yang nantinya akan berkontribusi dalam pencapaian United Nations 2030 Sustainable Development Goals,” papar Menko Airlangga.
Biodiesel, ungkap Menko Airlangga, tidak akan berhenti sampai B30 saja, tetapi juga tetap dikejar agar green fuel dapat menggantikan minyak diesel, lalu green gasoline dapat menggantikan gasoline, dan bioavtur dapat menggantikan fossil avtur.
Indonesia juga akan semakin memperkuat strategi di masa depan dengan berkolaborasi dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, dan menggarisbawahi kemajuan serta kepemimpinan negara produsen utama seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kolombia. Hal ini akan menguatkan mandat biodiesel sebagai bagian penting dalam industri minyak sawit.
“Saya juga ingin mendorong Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) supaya terus berkolaborasi dengan industri dan asosiasi, dalam penguatan kerja sama dengan negara produsen lainnya maupun negara konsumen, untuk memprioritaskan mandat biodiesel ke depannya. Mari kita gencarkan upaya dalam membangun pemahaman yang sama, dan juga penerimaan dari negara-negara konsumen, untuk menggunakan biodiesel berbasis kelapa sawit, karena ini berkelanjutan, bersih, dan terbarukan,” tutup Airlangga. (Asp)
Baca Juga
Miliki Visi Santripreneur, Airlangga Dapat Dukungan Nyapres dari Santri
