Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Airlangga Hartarto menggelar rapat secara marathon bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Rapat ini dilaksanakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 dan 80 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi di tiga provinsi tersebut. Yaitu kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kawasan Jawa Timur Bagian Utara dan Selatan, dan kawasan di Jawa Tengah.
Baca Juga
Airlangga Bersyukur Tidak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 Seusai Lebaran
Airlangga menyampaikan hasil evaluasi terhadap 218 proyek di Jawa Timur yang termasuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 triliun.
Lalu, Arlangga menyampaikan, hasil evaluasi terhadap 170 program di Jawa Barat yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 triliun.
Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga membahas hasil evaluasi terhadap 270 proyek di Jawa Tengah yang termasuk dalam cakupan dari Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 354 triliun.
Baca Juga
Menko Airlangga Beri Bantuan Uang Keluarga Korban Tragedi Trisakti 98
Airlangga menekankan pentingnya penyelesaian proyek-proyek yang memerlukan dukungan APBN tahun anggaran 2023/2024 agar program tersebut dapat diselesaikan maksimal pada tahun 2024.
“Perlu mendorong dukungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar proyek dapat diselesaikan pada tahun 2024," ucap Airlangga, Rabu (11/5).
Selain itu, lanjut Airlangga, terdapat 27 proyek di Jawa Barat senilai Rp 2,53 triliun yang membutuhkan dukungan APBN, penyelesaian 28 proyek di Jawa Tengah senilai Rp 4,92 triliun yang memerlukan alokasi APBN dari Kementerian atau lem terkait.
"Serta penyelesaian 13 proyek di Jawa Timur senilai Rp 2,35 triliun yang membutuhkan alokasi APBN dari Kementerian atau Lembaga yang ditargetkan selesai pada tahun 2024,” ujar Airlangga.
Politikus senior Golkar ini juga menegaskan, pemerintah pusat akan mendorong percepatan penyelesaian proyek yang ditargetkan selesai konstruksi paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi financial closing untuk proyek dengan skema KPBU. (Asp)
Baca Juga
Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 pada Momen Mudik Lebaran 2022
