AHY Pastikan Anggaran Buat IKN Segera Cair, Bakal Bicara Dengan Menkeu Buat Buka Blokir


Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
MerahPutih.com - Anggaran yang dialokasikan untuk Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun ini yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun, ditambah dengan Rp 8,1 triliun. Sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp 14,4 triliun.
Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN 2025–2029 Rp 48,8 triliun. Namun, anggaran saat ini masih diblokir pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakin anggaran yang dialokasikan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat segera cair.
"Jadi, di situ posisinya, kami tentu akan juga turut mengkoordinasikan karena OIKN (Otorita IKN) juga menjadi salah satu wilayah koordinasi kami, dan dengan demikian harapannya 1, 2, 3 tahun ke depan ini akan terjadi pembangunan. Ada kelanjutan pembangunan, dan progress yang bisa kita ikuti bersama,” kata Menko AHY saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2).
Baca juga:
Pengunduran Diri Pejabat OIKN Diklaim Tidak Terkait Efisiensi Anggaran, Banyak Karena Penugasan
Terkait informasi anggaran IKN yang diblokir tahun ini, Menko AHY menyebut dia bakal duduk bersama dengan pejabat terkait, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Ini akan kami rampungkan, kami akan duduk bersama, yang jelas pemahaman saya di situ sudah di-approve, dan tinggal kami yakinkan sekali lagi untuk pencairannya supaya bisa tidak mengganggu ataupun tidak menghambat progress-nya," katanya.
Dalam periode 2 bulan terakhir, Presiden beberapa kali memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas IKN. Dalam rapat terbatas pada 3 Februari, Presiden Prabowo memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga 2029. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Tuai Kritik, Dituding Abaikan Efisiensi Anggaran

Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung

Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
