AHY Pastikan Anggaran Buat IKN Segera Cair, Bakal Bicara Dengan Menkeu Buat Buka Blokir
Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
MerahPutih.com - Anggaran yang dialokasikan untuk Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun ini yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun, ditambah dengan Rp 8,1 triliun. Sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp 14,4 triliun.
Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN 2025–2029 Rp 48,8 triliun. Namun, anggaran saat ini masih diblokir pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakin anggaran yang dialokasikan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat segera cair.
"Jadi, di situ posisinya, kami tentu akan juga turut mengkoordinasikan karena OIKN (Otorita IKN) juga menjadi salah satu wilayah koordinasi kami, dan dengan demikian harapannya 1, 2, 3 tahun ke depan ini akan terjadi pembangunan. Ada kelanjutan pembangunan, dan progress yang bisa kita ikuti bersama,” kata Menko AHY saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2).
Baca juga:
Pengunduran Diri Pejabat OIKN Diklaim Tidak Terkait Efisiensi Anggaran, Banyak Karena Penugasan
Terkait informasi anggaran IKN yang diblokir tahun ini, Menko AHY menyebut dia bakal duduk bersama dengan pejabat terkait, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Ini akan kami rampungkan, kami akan duduk bersama, yang jelas pemahaman saya di situ sudah di-approve, dan tinggal kami yakinkan sekali lagi untuk pencairannya supaya bisa tidak mengganggu ataupun tidak menghambat progress-nya," katanya.
Dalam periode 2 bulan terakhir, Presiden beberapa kali memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas IKN. Dalam rapat terbatas pada 3 Februari, Presiden Prabowo memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga 2029. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu