Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belakangan tengah menuai sorotan. Pasalnya, ia mengaku ada sekelompok orang yang diduga dimotori Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko hendak mengudeta dirinya.
Praktisi hukum Petrus Selestinus menduga, pengakuan AHY itu bentuk dari playing victims di tengah permasalahan internal partai.
"Ini termasuk playing victims, jadi semua dikapitalisasi bahkan dibungkus untuk menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (4/2).
Baca Juga:
Petrus melanjutkan, langkah AHY yang mengirimkan surat aduan ke Presiden Joko Widodo juga dianggap salah kaprah. Ini karena presiden dan pejabat lingkaran Istana bukan organ PD dan bukan organ mahkamah partai politik di Partai Demokrat.
Menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang Parpol maupun AD-ART PD bahwa Mahkamah Partai Politik merupakan organ yudikatif parpol yang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif partai.
Tentu saja dengan wewenang menyelesaikan perselisihan partai politik, menyangkut kepengurusan partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat.
"Ini jelas bukan wewenang dan tak ada hubungannya dengan presiden," jelas Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.
Petrus melihat, langkah AHY terkait dinamika politik kader-kader dan fungsionaris PD, bisa ditafsirkan sebagai sikap yang otoriter dan paranoid. Karena terlalu jauh menarik ke luar isu kudeta sebagai persoalan internal PD ke lingkaran Istana.
"Secara hukum, AHY seharusnya menyerahkan persoalan beberapa kader dan fungsionaris PD yang diduga melakukan gerakan merebut paksa Partai Demokrat kepada Mahkamah Partai PD selaku organ yudikatif partai," jelas Petrus.
Petrus meyakini, isu akan ada mantan kader PD melakukan kudeta terhadap kepemimpinan PD menunjukkan betapa AHY sedang depresi berat, paranoid hingga tidak percaya diri terhadap keabsahan kursi ketua umum yang diduduki saat ini.
"Ini semua jelas makin menjatuhkan citra Demokrat," tutup Petrus.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakom Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, sejumlah kader partainya pernah bertemu Moeldoko secara rahasia alias tak melapor pada pimpinan.
Herzaky mengatakan, pertemuan Moeldoko dan sejumlah kader Demokrat tidak dilakukan di rumah, melainkan di tempat lain.
Baca Juga:
Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut
Adapun kader-kader Demokrat yang bertemu Moeldoko itu berasal dari daerah. Kedatangan kader-kader daerah PD itu ke Jakarta pun sudah diatur secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan kudeta.
"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, kata dia, Moeldoko dan kader PD tidak hanya membahas pengambilalihan kekuasaan dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Ia mengklaim, pertemuan itu juga membahas pencalonan Moeldoko sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 melalui Partai Demokrat. (Knu)
Baca Juga:
