Ahok Puji Jokowi-JK

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 20 Oktober 2015
Ahok Puji Jokowi-JK

Pertemuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang akan tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistem e-budgeting. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menilai satu hari kinerja Presiden Joko Widodo-Jusuf kalla (Jokowi-JK) sudah berjalan baik.

Menurut Ahok, dalam satu tahun Jokowi telah menghasilkan beberapa kebijakan yang strategis.

"Menurut saya, beliau sudah lumayan lho kerjanya. Beliau cepat bisa memegang kondisi keadaan walaupun masih satu tahun. Saya lihat banyak sekali kebijakan dikeluarkan, termasuk izin-izin itu yang saya kira sudah cukup baik," kata Ahok, di Balai Kota, Senin (19/10)

Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan yang menguntungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI adalah Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemerintahan membeli kembali infrastruktur yang telah dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tidak hanya itu, percepatan pembangunan proyek light rail transit (LRT) di Jakarta, serta kemudahan pengalihan aset kemayoran milik Sekretariat Negara kepada Pemprov.

Adapun harapan Ahok terhadap Presiden Jokowi yakni dapat lebih keras dan bersikap tegas untuk memangkas anggaran-anggaran yang ada.

"Harapan saya memang soal budgeting, mesti lebih ketat aja. Saya juga berharap beliau berani memotong anggaran dan beliau sudah bilang akan potong (anggaran)," kata Basuki.

Ahok juga meminta kepada Presiden Jokowi bisa merealisasikan kebijakan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Peraturan tersebut menjelaskan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

Nantinya, harta yang sudah dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) akan dicocokkan dengan gaya hidup pejabat.

"Makanya, kok kita bisa membiarkan negara seperti itu selama ini. Nah, beliau bilang akan ubah secara bertahap," kata Ahok.

Baca Juga:

  1. Setahun Jokowi-JK, Pengusaha Logistik Tagih Janji Tol Laut
  2. Setahun Jokowi-JK, #365HariJokowiJKGagal Jadi Trending Topic
  3. Setahun Jokowi-JK, Rapor Menteri Susi Merah
  4. Setahun Jokowi-JK, Pembangunan Infrastruktur Berjalan Tanpa Arah
  5. Setahun Jokowi-JK, Pengamat: Belum Bisa Wujudkan Nawa Cita 

 

#Basuki Tjahaja Purnama #Gubernur DKI Jakarta #Setahun Jokowi-JK #Satu Tahun Jokowi-JK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, Tarif Rp 5.000 Berlaku hingga Oktober 2026
LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai dijadwalkan diresmikan 26 Agustus 2026. Tarif sementara tetap Rp 5.000 hingga Oktober 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, Tarif Rp 5.000 Berlaku hingga Oktober 2026
Indonesia
Pramono soal Usulan Tarif Parkir hingga Rp60 Ribu: Bukan Angka dari Pemprov
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa angka tarif parkir hingga Rp60.000 per jam bukan berasal dari Pemerintah Provinsi.
Yusuf Abdillah - Senin, 24 Agustus 2026
Pramono soal Usulan Tarif Parkir hingga Rp60 Ribu: Bukan Angka dari Pemprov
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Resmikan LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai 26 Agustus
LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai dijadwalkan diresmikan Prabowo pada 26 Agustus. Layanan ini diproyeksikan melayani hingga 80 ribu penumpang per hari.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 23 Agustus 2026
Prabowo Dijadwalkan Resmikan LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai 26 Agustus
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi udara di Ibu Kota.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Pramono Kukuhkan 44 Paskibraka DKI Jakarta 2026, Tekankan Disiplin dan Integritas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengukuhkan 44 Paskibraka DKI Jakarta 2026 dan meminta mereka menjaga disiplin, integritas, serta semangat bela negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Pramono Kukuhkan 44 Paskibraka DKI Jakarta 2026, Tekankan Disiplin dan Integritas
Indonesia
Bank Jakarta x Persija Tak Sekadar Sponsorship, Dorong Ekosistem Sepak Bola hingga Digital
Bank Jakarta dan Persija memperluas kolaborasi ke komunitas, teknologi, layanan keuangan, hingga dukungan ekosistem olahraga dan JIS.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Bank Jakarta x Persija Tak Sekadar Sponsorship, Dorong Ekosistem Sepak Bola hingga Digital
Indonesia
Pramono: Tarif MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Rp 1 pada 17 Agustus 2026
Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif khusus Rp 1 untuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta pada 17 Agustus 2026 dalam rangka HUT RI ke-81.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Pramono: Tarif MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Rp 1 pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Jakarta Kejar Target Zero Dumping 2028, Pramono Ubah Total Pola Pengelolaan Sampah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pengelolaan sampah Jakarta mencapai 100 persen pada 2028 dengan sistem pilah, angkut, dan olah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Jakarta Kejar Target Zero Dumping 2028, Pramono Ubah Total Pola Pengelolaan Sampah
Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Tak Terprovokasi, Bentrokan Matraman Jangan Dibawa ke Isu Suku
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bentrokan di Matraman tidak boleh dikaitkan dengan isu suku atau etnis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Tak Terprovokasi, Bentrokan Matraman Jangan Dibawa ke Isu Suku
Bagikan