Ahok Keberatan Uang Dinas DPRD DKI 2 Juta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
MerahPutih Megapolitan - Ibarat sinetron, perseteruan Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI tak kunjung usai. Entah siapa benar, siapa salah, kini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa keberatan dengan rongrongan para legislator Jakarta yang menuntut kenaikan uang dinas hingga Dua juta rupiah.
"Saya sudah tolak, kalau Rp 2 juta enggak bisa karena enggak ada dasarnya. Tapi kalau perjalanan dinas diminta seperti Eselon II, bisa. Jadi kita pemerintah ada aturannya, bukan main minta segini segini, enggak bisa. Makanya saya tolak," celoteh Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/).
Ahook juga mengungkapkan, permitaan kenaikan uang dinas tersebut tidak mendasar. "Jadi enggak bisa main minta-minta gitu. Sudah jelas kok, mereka datang sudah saya jelasin. Bukan saya tolak apa, enggak ada dasarnya saya bilang," ocehnya lagi.
Meski begitu, Ahok bisa menyetujui apabila anggota dewan meminta disamakan fasilitas dinasnya dengan Eselon II. Termasuk apabila pimpinan DPRD yang juga disamakan fasilitasnya dengan yang diterima oleh gubernur dan wagub.
"Tapi kalau minta Rp 2 juta sehari, ujug-ujug dasarnya apa? Enggak bisa. Tapi kalau disamakan dengan Eselon II jadinya maksimal ya Rp 1,5 juta dan bisa di bawah Rp 1 juta tergantung perjalanan nya, itu sudah ada (surat) edarannya dari Kementerian Keuangan, semua uang saku ada hitungannya," jelas mantan politisi Golkar dan Gerindra ini. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet