Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ahok Dinilai Tak Layak Duduki Kursi Bos BUMN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 21 November 2019
Ahok Dinilai Tak Layak Duduki Kursi Bos BUMN

Mantan Gubernur DKI Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat tiba di Kota Kupang. (Antara Foto/ Kornelis Kaha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan alasannya menolak Basuki Tjajaha Purnama (Ahok) sebagai bos BUMN karena dinilai memiliki catatan hitam di bidang hukum.

Ia mengingatkan, ada beberapa kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Baca Juga:

Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN Murni karena Urusan Politik

"Saya ingin kasus hukum ini ditindaklanjuti," ujarnya kepada wartawan di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11).

 Diskusi publi Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat,, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (21/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Diskusi publik "Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat",
di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (21/11). (Foto: MP/Kanugrahan)

Selain itu, menurut Marwan, masih ada beberapa kasus yang membuat integritas Ahok dipertanyakan.

"Saya jelaskan supaya ini fair. Jangan kita bicara hal objektif lalu dikira bicara politik," terangnya.

Dengan alasan itu, Marwan meragukan munculnya anggapan bahwa masuknya Ahok ke BUMN untuk melakukan bersih-bersih. Justru dengan integritas Ahok yang dipertanyakan, dia curiga pratik kotor di BUMN akan semakin merajalela.

"Kala dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," tuturnya.

"Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," tambahnya.

Baca Juga:

Rizal Ramli Dicap 'Dangkal' Kritik Ahok Cuma 'Kelas Glodok'

Dengan melihat rekam jejak itu, marwan berpendapat sangat tidak layak jika Ahok diberi kesempatan untuk menjadi petinggi di BUMN strategis

"Saya juga ingin mengatakan jangankan BUMN sestrategis PLN atau Pertamina, BUMN yang seperti PT Indo Glass atau DAMRI atau Pertamina yang di sektor pertanian itu saja sudah tidak layak," ujar Marwan.

Basuki Tjahaja Purnama. (ANTARA/Wisnu Adhi)
Basuki Tjahaja Purnama. (ANTARA/Wisnu Adhi)

Marwan menyebutkan, PT Pertamina adalah BUMN yang sangat vital dan bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Dia pun mempertanyakan apa dasar pemerintah merencanakan Ahok menjadi pejabat BUMN. Pasalnya, sejak kabar itu mengemuka, masyarakat pun gaduh menolaknya.

"Pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Fahri Hamzah: Erick Thohir Seharusnya Bela Ahok

#Basuki Tjahaja Purnama #BUMN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Universitas Republik Indonesia Siapkan 10 Kampus, Fokus Cetak SDM dan Pemimpin Masa Depan
Universitas Republik Indonesia (URI) resmi dipimpin Donny Ermawan Taufanto dan diproyeksikan menjadi pusat pendidikan kepemimpinan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Universitas Republik Indonesia Siapkan 10 Kampus, Fokus Cetak SDM dan Pemimpin Masa Depan
Indonesia
Penggabungan 250 BUMN Hemat Biaya Rutin Hingga Rp 50 Triliun
Jumlah BUMN ditargetkan berkurang dari 1.077 menjadi maksimal 350 perusahaan melalui penutupan, penggabungan, dan konsolidasi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Penggabungan 250 BUMN Hemat Biaya Rutin Hingga Rp 50 Triliun
Indonesia
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN, Berpotensi Jadi Sarang Korupsi
Prabowo kembali mengingatkan dan meminta para pelaku korupsi agar menghentikan praktik tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN, Berpotensi Jadi Sarang Korupsi
Indonesia
Prabowo Bongkar Rencana BUMN PT PAL, Pindad, PTDI Mau Dijual ke Asing: Saya Larang!
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga BUMN pertahanan dari kepemilikan asing. PT PAL, PT Pindad, dan PTDI dibangkitkan dengan tata kelola bersih dan transparan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
Prabowo Bongkar Rencana BUMN PT PAL, Pindad, PTDI Mau Dijual ke Asing: Saya Larang!
Indonesia
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Komisi VI DPR mendukung langkah Danantara mengusut dugaan rekayasa laporan keuangan dan fraud di PT Pos Indonesia serta mendorong reformasi tata kelola BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Danantara Merger 4 BUMN di Bawah Mandiri Manajemen Investasi, Terbesar di Indonesia
Danantara menggabungkan empat perusahaan asset management BUMN menjadi satu entitas di bawah Mandiri Manajemen Investasi. Konsolidasi ini membentuk perusahaan asset management terbesar di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
Danantara Merger 4 BUMN di Bawah Mandiri Manajemen Investasi, Terbesar di Indonesia
Indonesia
PT KAI Bukukan Keuntungan Rp 2,28 Triliun, Kas Dari Pelanggan Rp 28,59 Triliun
Dari sisi posisi keuangan, total aset KAI Group mencapai Rp 105,43 triliun, naik 8,58% dibandingkan 2024 sebesar Rp 97,10 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
PT KAI Bukukan Keuntungan Rp 2,28 Triliun, Kas Dari Pelanggan Rp 28,59 Triliun
Indonesia
Dirut Daud Joseph Tiba-Tiba Mundur Saat Lagi Tranformasi, PT Pos Jamin Tidak Goyang
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mundur mendadak setelah tiga bulan menjabat. PT Pos memastikan operasional dan agenda transformasi tetap berjalan normal.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Dirut Daud Joseph Tiba-Tiba Mundur Saat Lagi Tranformasi, PT Pos Jamin Tidak Goyang
Indonesia
Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut BUMN PT Pos Daud Joseph Mendadak Mundur karena Alasan Pribadi
Daud Joseph sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, sebelum ditunjuk menduduki posisi orang nomor satu di PT Pos sejak pertengahan Maret 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut BUMN PT Pos Daud Joseph Mendadak Mundur karena Alasan Pribadi
Indonesia
7 BUMN Logistik Melebur Jadi 1 di Bawah Bendera Multi Terminal Indonesia
ujuh BUMN logistik resmi melebur menjadi satu entitas di bawah PT Multi Terminal Indonesia. Konsolidasi ini diharapkan memperkuat efisiensi dan integrasi logistik nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Juli 2026
7 BUMN Logistik Melebur Jadi 1 di Bawah Bendera Multi Terminal Indonesia
Bagikan