Ahmad Muzani: Dua Partai Penguasa Bakal Bergabung dengan Koalisi Gerindra

MerahPutih.Com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini, akan ada dua parpol pro pemerintah yang akan ikut bergabung dengan oposisi dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut diakui Muzani melihat situasi politik yang masih cenderung cair.

"Bisa ada, minimal satu atau dua (Parpol)," kata Ahmad Muzani saat ditemui di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (12/7).

Namun, Wakil Ketua MPR itu belum mau membeberkan partai yang akan bergabung bersama Gerindra dan koalisinya tersebut.

"Ada komunikasi, cukup ya," ujar dia.

Terkait hal itu, Muzani menyatakan koalisinya akan bertambah menjadi empat sampai lima partai.

"Keyakinan saya maksimal empat partai, pokoknya begitu, saya tidak mau sebut, bisa lima," tukasnya.

Disinggung apakah PKB dan Demokrat akan ikut bergabung? Muzani masih merahasiakannya.

"Minggu depan, cukup ya," pungkasnya.

Bergabungnya dua partai dari kubu pemerintah ke koalisi Gerindra menunjukan bahwa sulitnya terbentuk poros ketiga di Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu dinyatakan Muzani mengingat situasi politik yang cenderung cair menjelang masa pendaftaran Capres/Cawapres dibuka.

"Kalo lihat nada-nadanya ini agak sulit terbentuk," kata Ahmad Muzani.

Dia mengklaim hanya akan ada dua poros besar yang ikut bertarung di Pilpres nanti, yaitu Kubu Jokowi dan Kubu Prabowo.

Sehubungan dengan hal itu, Gerindra sendiri sedang berusaha menjalin komunikasi politik dengan parpol lainnya untuk mematangkan koalisi.

"Kita dengan parpol lainnya berkomunikasi," ucap Muzani.

Terkait siapa yang bakal mendampingi Prabowo, Wakil Ketua MPR ini mengaku masih didiskusikan.

"Harus bisa dibicarakan bareng sesuatu yang bisa kita usung," pungkasnya.

Sebelumnya beberapa pengamat menduga akan ada poros ketiga di Pilpres 2019. Prediksi itu terlihat karena sejumlah parpol ngotot ingin mencalonkan kadernya sebagai Cawapres di perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dirjen Pas Beberkan Proses Pembebasan Bersyarat Ahok