Ahmad Dhani Bongkar Celah Hukum yang Bikin Pencipta Lagu Rugi
Ilustrasi panggung Hammersonic Festival. Foto doc. ravel
Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, menekankan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta harus dilakukan dengan cermat, terutama dalam hal pembayaran royalti musik.
“Dalam Undang-Undang Hak Cipta itu tidak pernah disebut TIO (ticketing online operator) sebagai pengguna. Hak Cipta itu mengatur hubungan antara pencipta dan penyanyi," ujar Dhani, Selasa (26/8).
Baca juga:
Revisi UU Hak Cipta Buat Pencipta Lagu Lebih Terlindungi dan Tidak Lagi Jadi Sumber Sengketa
Ia menyoroti interpretasi yang salah mengenai siapa yang dianggap sebagai pengguna karya cipta, yang menurutnya telah merugikan pencipta lagu selama bertahun-tahun.
"Kalau kemudian pemerintah menginterpretasikan bahwa pengguna itu adalah TIO, jelas itu menyalahi konsep dasar UU Hak Cipta,” ucap dia.
Dhani menjelaskan bahwa dalam undang-undang tersebut, penyelenggara tiket daring (TIO) tidak pernah disebut sebagai pengguna.
Baca juga:
Akhiri Polemik Royalti, DPR Target Revisi UU Hak Cipta Tuntas Dua Bulan
Adanya kesalahan tafsir ini membuat pencipta lagu tidak menerima hak ekonomi mereka, padahal potensi royalti dari penjualan tiket konser bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Untuk mencegah kerugian di masa depan, celah hukum ini harus ditutup melalui revisi undang-undang yang hati-hati.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh