Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tercatat ada sepuluh korban jiwa dalam unjuk rasa menolak tunjangan anggota DPR. Korban tewas tersebar di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Solo, Makassar, Semarang, dan Manokwari.
Kesepuluh korban jiwa tersebut, yakni Affan Kurniawan (Jakarta), Andika Lutfi Falah (Jakarta), ?Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta), ?Sumari (Solo, Jawa Tengah), dan Saiful Akbar (Makassar, Sulawesi Selatan),
Kemudian, Muhammad Akbar Basri (Makassar), Sarinawati (Makassar), Rusmadiansyah (Makassar), ?Iko Juliant Junior (Semarang, Jawa Tengah), dan ?Septinus Sesa (Manokwari, Papua Barat).
Komnas HAM masih menyelidiki tewasnya kesepuluh orang tersebut. Namun dugaan sementara penyebab para korban tewas salah satunya ialah kekerasan oleh aparat.
Baca juga:
Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal
Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan bantuan sosial bagi korban meninggal maupun luka-luka akibat demonstrasi yang menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR RI di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya dalam sepakan terakhir.
Kemensos sudah melakukan asesmen para penerima manfaat dan dalam 1–2 hari ke depan bantuan tahap pertama akan diserahkan kepada keluarga korban.
"Kepada yang wafat akan diberikan santunan sebesar Rp 15 juta, untuk korban luka bantuannya disesuaikan dengan tingkat keparahan, baik ringan maupun berat,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
Kemensos juga menyiapkan pendampingan sosial lanjutan, termasuk program pemberdayaan bagi keluarga korban meninggal.
Pusdatin Kemensos, sementara mencatat tujuh orang meninggal dunia dan enam orang luka berat akibat aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Adapun untuk korban meninggal dunia, seperti seorang pengendara ojek daring yang tertabrak kendaraan baracuda kepolisian di Jakarta, juga termasuk empat korban yang meninggal karena terbakarnya gedung DPRD di Makassar (Sulawesi Selatan) dalam demonstrasi.
"Kami masih melakukan konsolidasi data di lapangan bersama pemerintah daerah. Prinsipnya, Kemensos siap menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan sosial,” ujar Mensos Saifullah Yusuf. (*)
