Ahli Arkeologi Geram Pemprov DKI Rusak Cagar Budaya Monas

MerahPutih.com - Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) memprotes keras Pemprov DKI dalam pelaksanaan revitalisasi dan pemanfaatan kawasan Monas yang masuk situs cagar budaya.

Kritikan itu IAAI lancarkan lantaran revitalisasi Monas dan Jalan Medan Merdeka dilakukan tanpa prosedur sesuai peraturan perundangan yang kini telah mengakibatkan kerusakan.

Baca Juga:

Anies Dipanggil DPR Soal Revitalisasi Monas, Gerindra: Bagus Lah

Ketua IAAI Wiwin Djuwita Ramelan menilai, Pemprov DKI telah melakukan kesalahan dalam proses revitalisasi Monas dan kawasan Medan Merdeka yang dilakukan tanpa melihat dan mengkaji peraturan seperti Keppres 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

IAAI, lanjut Wiwin, kecewa kepada Pemprov DKI atas pengajuan perizinan kepada Komite Pengarah atau Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dilakukan setelah mengeksekusi lokasi bersejarah itu di bagian selatan.

"Mengingatkan bahwa Kawasan Lapangan Merdeka bukan sekadar lahan kosong tetapi diatur secara khusus dan ketat karena memiliki nilai-nilai penting. Kawasan merdeka adalah situs tempat Monumen Nasional lambang kegigihan rakyat Indonesia melawan penjajah serta monumen peringatan pengingat dan penyemangat bagi generasi mendatang," ujar Wiwin melalui keterangan tertulis Kamis (20/2).

Wiwin melanjutkan, Pemda DKI juga tak mengkaji peraturan soal revitalisasi situs cagar budaya yang juga diatur oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam pasal 80-81.

"Kita mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan proses pembongkaran kawasan cagar budaya Lapangan Merdeka yang dapat mengakibatkan kerusakan lebih besar," jelasnya

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Cari Rute Baru Formula E Selain Monas

Ia pun meminta Komisi Pengarah Situs Cagar Budaya Lapangan Merdeka dan Monas untuk membatalkan izin pelaksanaan Formula E di Monas.

Kawasan Monas dan Lapangan Merdeka sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Gubernur DKI Jakarta No 475 tahun 1993. Kemudian, pada tanggal 25 April 2005 melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (PerMenBudPar No. PM.13/PW.007/MKP/05).

"Mengajak kepada masyarakat agar bersama-sama menghormati dan menjaga situs-situs lambang perjuangan bangsa," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Formula E di Monas Tabrak UU Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur