Agum Gumelar: Kening Kita Mengkerut dengan Kondisi Bangsa ini

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 25 Maret 2017
Agum Gumelar: Kening Kita Mengkerut dengan Kondisi Bangsa ini

Agum Gumelar (tengah berbaju biru) ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)

Ukuran:
14
Audio:

Benturan-benturan politik selama Pilkada Serentak 2017 mengundang keprihatinan Agum Gumelar. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), Agum Gumelar mengaku resah dengan munculnya sikap intoleransi dalam pelaksanaan Pilkada.

"Kalau melihat kondisi saat ini kita prihatin. Kening kita mengkerut dengan kondisi bangsa ini, sikap intoleransi dan benturan-benturan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada, khususnya Pilkada DKI Jakarta," kata Agum Gumelar usai Pembukaan Rakernas I IKAL, di Gedung Lemhannas, Jakarta, Sabtu.

Benturan dan intoleransi sulit dibendung karena saat ini sangat sulit untuk mengontrol media sosial yang sudah digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Banyak sekali berita yang tidak benar (hoax) di media sosial yang patut diwaspadai karena akan menimbulkan keresahan dan perpecahan masyarakat Indonesia," terang Agum Gumelar.

Penggunaan media sosial yang massif oleh kelompok kepentingan menyebabkan masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan palsu. Oleh karena itu, selaku Ketua Umum IKAL, Agum Gumelar mengajak semua elemen masyarakat untuk mewaspadai berita-berita hoax yang belum jelas kebenarannya dan dapat memecah persatuan bangsa.

"Jangan mudah percaya dan mudah menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya. Membunuh isu yang tidak benar itu dengan cara tidak perlu ditanggapi," kata Agum Gumelar seraya mengajak masyarakat Indonesia untuk bersikap dewasa dalam berdemokrasi.

Dalam pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dengan pasangan calon Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tambah Agum, dirinya memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih salah satu pasangan calon tersebut.

"Tetapi, perbedaan memilih ini sifatnya sementara. Perbedaan memilih ini akan selesai, setelah pilkada selesai. Begitu pilkada selesai dan sudah diputuskan siapa yang menang, sudah tidak ada lagi perbedaan. Semua harus kembali bersatu. Hormati apa pun hasil keputusan pilkada. Itu artinya dewasa dalam berdemokrasi. Jangan sampai pilkada selesai, masih saja ribut," harap Agum.

Sumber: ANTARA

#Agum Gumelar #Pilkada Serentak #Lemhanas
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Lemhanas Tegaskan Pemindahan Warga Gaza ke Pulau Galang untuk Dapat Pengobatan Murni Atas Dasar Kemanusiaan
Inisiatif ini muncul karena banyak fasilitas kesehatan di Gaza hancur akibat serangan Israel
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Lemhanas Tegaskan Pemindahan Warga Gaza ke Pulau Galang untuk Dapat Pengobatan Murni Atas Dasar Kemanusiaan
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
Jaga Ketahanan Air di Jakarta, PAM Jaya Gandeng Lemhannas
Kerja sama ini juga mencakup penelitian berbagai aspek terkait pengelolaan air bersih hingga menghadapi potensi krisis air di masa depan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Jaga Ketahanan Air di Jakarta, PAM Jaya Gandeng Lemhannas
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Bagikan