Fredy Wansyah
MerahPutih Nasional - Cadangan beras nasional mulai menipis. Saat ini hanya tersedia 1,2 juta ton dari rasio angka kecukupan 3,5 juta ton.
"Idealnya 10 persen, 3,5 juta ton untuk jaga-jaga dan raskin 1,7 juta ton," kata Direktur INDEF Enny Sri Hartati kepada Merahputih.com, di kantor INDEF, Jakarta, Selasa (26/5).
Menurut Enny, untuk mencukupi kebutuhan cadangan beras tersebut, satu caranya dengan mengimpor beras. Namun, kebijakan ini tidak boleh terburu-buru karena akan dimanfaatkan para pedagang beras untuk menahan stoknya. Selain itu juga melanggar Undang-Undang Pangan. "Impor bisa jadi moral hazart importirnya, ini simalakama,"
Sebenarnya, kata Enny, ada cara lain untuk menghindari impor, yaitu dengan memberikan anggaran lebih kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) agar bisa membeli beras dari petani.
Pemerintah saat ini membekali Bulog dengan patokan harga beras sebesar Rp7300. Sementara, harga beras di tingkat petani sudah Rp7500. Pemerintah bisa menambah modal Bulog, namun tidak untuk membeli beras.
Menurutnya, Bulog bisa membeli gabah. Konsekuensi mereka harus menggiling terlebih dahulu agar bisa menjadi beras. Di sinilah letak biaya tambahan yang harus dibayarkan pemerintah.
"Pemerintah harus punya terobosan, apakah pengadaan gabah melalui gapoktan (gabungan kelompok tani), tapi bulog harus diberi biaya penggilingan," tandas Enny. (mad)
Baca Juga:
Pemerintah Akan Impor Beras saat Ramadhan dan Lebaran
Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras
