Agar Pengiriman Kuota Tepat Sasaran, Pemerintah Diminta Cek Secara Berkala Nomor Siswa-Guru

Merahputih.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, bersama bagian administrasi sekolah, maupun universitas didorong segera melakukan pendataan terhadap nomor ponsel siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen ke dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

"Pemerintah juga harus kembali memeriksakan aktivasi nomor tersebut secara berkala setiap bulannya," ujar Ketua MPR, Bambang Soesatyo dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8).

Baca Juga

Satpol PP DKI Raup Rp 2,47 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi

Langkah itu, dilakukan demi memastikan pengiriman kuota dapat tepat sasaran dan meminimalkan terjadinya salah kirim kuota atau pengiriman kuota yang sia-sia karena nomor tidak lagi terdaftar.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet merespons rencana Kemendikbud memberikan kuota internet secara gratis bagi guru dan siswa, serta mahasiswa dan dosen sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ).

Kemendikbud juga didorong memberikan jaminan dan memastikan penyaluran subsidi kuota internet untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen dapat diberikan tepat waktu selama periode yang ditentukan.

"Yaitu, selama empat bulan yakni September hingga Desember 2020," jelas mantan Ketua DPR itu.

Kemendikbud perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk mengawasi penggunaan anggaran keperluan kuota kepada siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen.

Tujuannya agar anggaran tersebut sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembelian kuota yang berfokus pada kebutuhan pendidikan.

Baca Juga

Buntut Video Viral Anji, Masyarakat Diminta Tak Asal Percaya Obat COVID-19

Selain itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu mendorong pemerintah bekerja sama dengan pihak provider memberikan solusi konkret kepada siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen yang wilayahnya masih belum menjangkau sinyal internet.

Sebab, sebagaimana dikutip Antara, pemberian kuota bagi mereka tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur. (*)