Adnan Buyung Pembisik Presiden yang 'Bocor'

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 19 Januari 2015
Adnan Buyung Pembisik Presiden yang 'Bocor'

sumber foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Tugas utama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah memberikan nasihat dan saran kepada Presiden. 

Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Meski mempunyai peran sebagai lembaga yang memberikan nasihat kepada Presiden, namun Wantimpres tidak diperkenankan menyebarluaskan isi nasihat yang diberikan kepada kepala pemerintahan hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Adalah advokat senior Adnan Buyung Nasution mantan anggota Wantimpres angkatan pertama (2007-2009). Adnan Buyung adalah salah satu anggota Wantimpres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). 

Sebagai seorang advokat senior dan mantan Anggota Wantimpres Adnan paham betul bahwa segala nasihat yang disampaikan kepada Presiden tidak berhak disebarluaskan kepada publik. 

Namun demikian Buyung melanggar ketentuan yang berlaku. Ia mengaku merasa terpanggil jiwanya untuk menyampaikan nasihat yang diberikan kepada Presiden SBY. Buyung juga tidak sungkan menceritakan lika-likunya selama menjadi anggota Wantimpres. Pengalaman Buyung selama menjadi Wantimpres dituangkan dalam sebuah buku berjudul 'Nasihat Untuk SBY'. Buku tersebut diluncurkan pada Jumat 25 Mei tahun 2012 lampau. 

Dalam buku itu Buyung berkisah bahwa dirinya mengalami kesulitan menjalin komunikasi dengan Presiden SBY. Buyung juga mengaku SBY jarang sekali meminta nasihat dari Wantimpres. Selama satu setengah tahun menjadi anggota Wantimpres Buyung mengaku hanya tiga kali menjalin komunikasi dengan Presiden SBY. 

Terkait dengan hal tersebut, sejumlah politisi Partai Demokrat mengaku geram dengan sikap Buyung yang mengumbar isi nasihat Wantimpres kepada publik. 

"Sangat tidak etis kalau hal itu diceritakan. Semestinya hal itu tidak perlu diungkapkan," ujar Nurhayati di DPR, Jakarta, Jumat (25/5). 

Senada dengan Nurhayati, politikus Partai Demokrat Saan Mustofa, hal yang dilakukan oleh Adnan Buyung Nasution bukan hanya menyalahi norma etika semata, melainkan juga Undang-Undang yang berlaku. 

Menurut Saan, seharusnya Buyung tidak membuka rahasia kepada publik, melainkan langsung berkomunikasi dengan Presiden secara langsung. Sebab SBY sendiri adalah Presiden yang menerima kritik dan masukan. 

"Kan ada mekanismenya yang semestinya disampaikan langsung ke presiden. Karena seorang Wantimpres harus melihat sisi etika, bukan hanya Undang-undang. kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu saja saat menjabat diungkap?," tandas Saan. (BHD) 

 

#Pelantikan Wantimpres #Wantimpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Prabowo Resmi Lantik 26 Wantimpres, Berapa Gaji yang Diterima?
Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi melantik 26 Wantimpres. Lalu, berapa gaji yang diterima setiap anggotanya?
Soffi Amira - Jumat, 02 Oktober 2026
Prabowo Resmi Lantik 26 Wantimpres, Berapa Gaji yang Diterima?
Indonesia
Mantan Ketua MK Anwar Usman Merapat Istana, Ngaku Diundang Raffi Ahmad
Anwar juga belum dapat menjelaskan kapasitas kehadirannya dalam agenda di Istana tersebut. Dia meminta para pewarta melihat perkembangan agenda pelantikan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Oktober 2026
Mantan Ketua MK Anwar Usman Merapat Istana, Ngaku Diundang Raffi Ahmad
Indonesia
Deretan Tokoh Merapat ke Istana, Hatta Rajasa Bakal Jadi Wakil Wantimpres
Hatta mendapat informasi mengenai jadwal pelantikan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Jumat pagi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Oktober 2026
Deretan Tokoh Merapat ke Istana, Hatta Rajasa Bakal Jadi Wakil Wantimpres
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ungguli SBY, Jokowi Ditunjuk Jadi Watimpres di Era Prabowo
Faktanya, hingga satu tahun masa pemerintahan berjalan, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) belum dibentuk secara resmi.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Ungguli SBY, Jokowi Ditunjuk Jadi Watimpres di Era Prabowo
Indonesia
Dikabarkan bakal Jadi Wantimpres Kabinet Presiden Prabowo, Jokowi Pilih di Solo
Ia hanya mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan lebih memilih untuk tetap berada di Kota Solo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Dikabarkan bakal Jadi Wantimpres Kabinet Presiden Prabowo, Jokowi Pilih di Solo
Indonesia
Dianggap sebagai Figur yang Tepat Menjadi Wantimpres, Jokowi Serahkan ke Prabowo
Dari hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), sebanyak 80,05 persen responden setuju Jokowi menjadi ketua Wantimpres.
Frengky Aruan - Rabu, 12 Maret 2025
Dianggap sebagai Figur yang Tepat Menjadi Wantimpres, Jokowi Serahkan ke Prabowo
Indonesia
DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres, Ada 8 Poin Perubahan
DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menjadi Undang-Undang.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 September 2024
DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres, Ada 8 Poin Perubahan
Indonesia
DPR-Pemerintah Setuju Ketua Wantimpres Bisa Dijabat Bergantian
Mulanya usulan ini disampaikan oleh pemerintah dalam rapat Panja RUU Wantimpres yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).
Frengky Aruan - Selasa, 10 September 2024
DPR-Pemerintah Setuju Ketua Wantimpres Bisa Dijabat Bergantian
Indonesia
Baleg DPR Bantah Dewan Pertimbangan Agung Berfungsi Layaknya di Era Orba
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan bahwa fungsi DPA tidak sama seperti Orde Baru.
Frengky Aruan - Jumat, 12 Juli 2024
Baleg DPR Bantah Dewan Pertimbangan Agung Berfungsi Layaknya di Era Orba
Bagikan