Noer Ardiansjah
MerahPutih Bisnis - Kisruh divestasi saham PT Freeport Indonesia terus menjadi perbincangan hangat. Ada dugaan pejabat bermain dalam proses divestasi Freeport melalui skema IPO.
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon F Sembiring mengatakan, seluruh proses divestasi harus dibuka seterang-terangnya. Menurutnya, divestasi Freeport kali ini cenderung ada beberapa pihak yang bermain. Salah satu permainan tersebut terlihat ketika Menteri ESDM Sudirman Said di dalam berbagai kesempatan menyatakan mendukung divestasi saham Freeport melalui skema Initial Public Offering (IPO) di lantai bursa.
"Berartikan ada sesuatu dong," ujar Simon ditemui merahputih.com, di Jakarta, Minggu (22/11).
Simon menilai, divestasi Freeport melalui skema IPO bukan solusi yang terbaik. Upaya tersebut lebih cenderung merugikan rakyat terutama Papua, sebagai tempat tambang perusahaan asal Amerika Serikat (AS) bertahun-tahun beroperasi.
Semestinya, kata Simon, pemerintah bisa mengambil alih saham Freeport. Langkah itu diperlukan karena sangat menguntungkan. Sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi negara.
"Pokoknya IPO bukan jalan yang benar, harus pemerintah," ujar Simon.
Seperti diketahui, Pasal 97 Ayat 2 PP Nomor 77 Tahun 2014 hanya menyebutkan perusahaan tambang wajib melakukan penawaran divestasi saham kepada pihak Indonesia melalui tahapan penawaran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, atau kepada BUMN dan BUMD, atau kepada badan usaha swasta nasional ketika pihak-pihak yang disebutkan di awal tidak menyanggupi.
Tahun ini, perusahaan tambang yang bermarkas di Phoenix, Arizona, AS itu melepas 10,64 persen sahamnya ke publik melalui penawaran saham perdana atau IPO di lantai bursa. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di Freeport.
Disayangkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tidak punya uang untuk membeli saham Freeport. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) didorong untuk membeli saham Freeport sehingga kepemilikian saham Indonesia di Freeport bisa mencapai 20 persen.
Sekarang, kata Simon, semakin terlihat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan secara individu dengan bermoduskan divestasi Freeport melalui skema IPO.
"Menteri Keuangan (Menkeu) gimana sih ngomong tidak punya uang. Orang belum ditawarkan saja sudah bilang tidak punya uang. Menkeu juga belum tahu kan harganya berapa? Memang sudah ada pembicaraan? Memang sudah ditawarkan? Kalau kalian tahu sampai sekarang pun belum ditawarkan, harganya saja belum tahu kok sudah bilang tidak punya duit sih," kata Simon dengan nada greget.
Hal senada pun diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurut Marwan sikap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegro yang mengaku tidak memiliki uang untuk membeli saham PT Freeport Indonesia merupakan tipu daya belaka.
"Saya heran kenapa Menteri Keuangan (Bambang Brodjonegoro) bilang tidak punya uang. Saya tidak mengatakan ia bodoh, dia pintar pasti menipu rakyat," cetusnya beberapa waktu lalu.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah harus mengambil divestasi saham tersebut lewat jalur lain tanpa IPO. Misalnya, dengan diambil alih oleh perushaan BUMN yang memiliki aset besar dan masih 10 persen sahamnya dikuasai oleh negara, atau membentuk konsorsium BUMN baru. (rfd)
Baca Juga:
