Ada KIM Plus, Cak Imin: Koalisi Pilpres 2024 Sudah Tidak Relevan di Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Agustus 2024
Ada KIM Plus, Cak Imin: Koalisi Pilpres 2024 Sudah Tidak Relevan di Pilkada

Presiden Terpilih Prabowo Subianto (tengah) dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (dua kanan) berfoto bersama selepas jumpa pers membahas isi pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal ada wacana membentuk KIM Plus di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada DKI Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja. Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi. Salah satunya, KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum mengetahui wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Sampai hari ini saya tidak mengerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah pilkada ya sudah semua pihak sama,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (7/8).

Baca juga:

Ketum PSI Kaesang Sambangi Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta

Muhaimin menilai, koalisi antarpartai politik yang dibentuk saat Pilpres 2024 sudah tidak relevan dengan koalisi pada Pilkada Serentak 2024. Posisi semua parpol dalam pilkada sama.

"Adapun masing-masing partai politik menjajaki pembentukan koalisi di setiap wilayah," katanya.

Di lain sisi, Cak Imin mengaku tidak banyak berperan dalam penjajakan yang dilakukan oleh PKB pada Pilkada 2024.

“Nah tentu saya tidak menangani detail, nanti bagaimana, desk pilkada yang akan memprosesnya,” katanya.

Baca juga:

PKB dan PSI Bakal Berkolaborasi di Pilkada 2024, Istiqharah Soal Jakarta dan Jateng

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa PKB sudah mendapatkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus dan tengah mempertimbangkan kemungkinan berkoalisi pada Pilkada Jakarta 2024.

"Kita (PKB) pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).

#PKB #Pilkada 2024 #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Korban KDRT dan paspor ditahan majikan.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Indonesia
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Fatwa MUI Jateng yang menyatakan haram membuka, bekerja, atau mendukung usaha peternakan babi menjadi dasar penguat penolakan Fraksi PKB.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Indonesia
Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid
Kehadiran Sugiono sebagai sekjen baru Gerindra akan membuat kerja sama antarpartai semakin solid ke depannya.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid
Indonesia
Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PKB: Cerminan Aspirasi Umat Islam
Dengan adanya revisi ini diharapkan setiap muslim Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dan umroh dengan lebih tenang dan khusyuk.
Frengky Aruan - Kamis, 24 Juli 2025
Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PKB: Cerminan Aspirasi Umat Islam
Bagikan