Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ada KIM Plus, Cak Imin: Koalisi Pilpres 2024 Sudah Tidak Relevan di Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Agustus 2024
Ada KIM Plus, Cak Imin: Koalisi Pilpres 2024 Sudah Tidak Relevan di Pilkada

Presiden Terpilih Prabowo Subianto (tengah) dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (dua kanan) berfoto bersama selepas jumpa pers membahas isi pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal ada wacana membentuk KIM Plus di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada DKI Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja. Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi. Salah satunya, KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum mengetahui wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Sampai hari ini saya tidak mengerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah pilkada ya sudah semua pihak sama,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (7/8).

Baca juga:

Ketum PSI Kaesang Sambangi Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta

Muhaimin menilai, koalisi antarpartai politik yang dibentuk saat Pilpres 2024 sudah tidak relevan dengan koalisi pada Pilkada Serentak 2024. Posisi semua parpol dalam pilkada sama.

"Adapun masing-masing partai politik menjajaki pembentukan koalisi di setiap wilayah," katanya.

Di lain sisi, Cak Imin mengaku tidak banyak berperan dalam penjajakan yang dilakukan oleh PKB pada Pilkada 2024.

“Nah tentu saya tidak menangani detail, nanti bagaimana, desk pilkada yang akan memprosesnya,” katanya.

Baca juga:

PKB dan PSI Bakal Berkolaborasi di Pilkada 2024, Istiqharah Soal Jakarta dan Jateng

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa PKB sudah mendapatkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus dan tengah mempertimbangkan kemungkinan berkoalisi pada Pilkada Jakarta 2024.

"Kita (PKB) pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).

#PKB #Pilkada 2024 #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Berita Foto
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Juli 2026
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta
Indonesia
Prabowo Hadiri Puncak Hari Lahir Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa
Pada H-1 acara, PKB melantik 19.675 pengurus Dewan Pengurus Cabang PKB se-Indonesia. Setelah itu, PKB pada Kamis siang hingga sore mengadakan forum Ijtima' Ulama Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Prabowo Hadiri Puncak Hari Lahir Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa
Indonesia
Cak Imin Lantik 19.675 DPC Baru, Janjikan Prabowo Hadir di Puncak Harlah PKB Nanti Malam
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar melantik 19.675 DPC baru se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dipastikan hadir dan berpidato di puncak Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Cak Imin Lantik 19.675 DPC Baru, Janjikan Prabowo Hadir di Puncak Harlah PKB Nanti Malam
Berita Foto
Ketum PKB Cak Imin Kukuhkan Kepengurusan DPC se-Indonesia di Kota Tua
Suasana pelantikan pengurus DPC PKB se-Indonesia di Kawasan Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Juli 2026
Ketum PKB Cak Imin Kukuhkan Kepengurusan DPC se-Indonesia di Kota Tua
Indonesia
RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD
Pengelolaan kawasan hutan harus sepenuhnya berpedoman pada amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Bagikan