Ada KIM Plus, Cak Imin: Koalisi Pilpres 2024 Sudah Tidak Relevan di Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Agustus 2024
Ada KIM Plus, Cak Imin: Koalisi Pilpres 2024 Sudah Tidak Relevan di Pilkada

Presiden Terpilih Prabowo Subianto (tengah) dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (dua kanan) berfoto bersama selepas jumpa pers membahas isi pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal ada wacana membentuk KIM Plus di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada DKI Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja. Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi. Salah satunya, KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum mengetahui wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Sampai hari ini saya tidak mengerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah pilkada ya sudah semua pihak sama,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (7/8).

Baca juga:

Ketum PSI Kaesang Sambangi Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta

Muhaimin menilai, koalisi antarpartai politik yang dibentuk saat Pilpres 2024 sudah tidak relevan dengan koalisi pada Pilkada Serentak 2024. Posisi semua parpol dalam pilkada sama.

"Adapun masing-masing partai politik menjajaki pembentukan koalisi di setiap wilayah," katanya.

Di lain sisi, Cak Imin mengaku tidak banyak berperan dalam penjajakan yang dilakukan oleh PKB pada Pilkada 2024.

“Nah tentu saya tidak menangani detail, nanti bagaimana, desk pilkada yang akan memprosesnya,” katanya.

Baca juga:

PKB dan PSI Bakal Berkolaborasi di Pilkada 2024, Istiqharah Soal Jakarta dan Jateng

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa PKB sudah mendapatkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus dan tengah mempertimbangkan kemungkinan berkoalisi pada Pilkada Jakarta 2024.

"Kita (PKB) pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).

#PKB #Pilkada 2024 #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
PKB mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dimulai tahun ini. Hasanuddin Wahid menyoroti sistem pemilu dan pentingnya menjaga suara rakyat tidak hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Pengesahan UU PPRT merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi berbagai elemen masyarakat yang terus memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Indonesia
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Cak Imin menerima delegasi MCA di Jakarta. PKB mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang politik, ekonomi, hingga pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
UU PPRT harus menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Fraksi PKB DPR: Krisis Global Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
PKB menyoroti ketergantungan impor BBM Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kemandirian energi melalui cadangan strategis dan EBT.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Fraksi PKB DPR: Krisis Global Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
Indonesia
Setelah 20 Tahun, DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Usul Inisiatif
Setelah lebih dari dua dekade tertunda, DPR RI akhirnya menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 Maret 2026
Setelah 20 Tahun, DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Usul Inisiatif
Bagikan