Ada Ancaman Bom Saat Saudia SV-5726 Masuk Wilayah Udara Sumut, Ini Kata InJourney


Ilustrasi - sejumlah pesawat saat melakukan take off atau lepas landas di landasar Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. ANTARA/Azmi Samsul Maarif
MerahPutih.com - Terjadi emergency operation center (EOC) terhadap pesawat Saudia SV-5726. Notifikasi EOC itu terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dan Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara terhadap pesawat Saudia SV-5726.
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) selaku pengelola utama bandara di Indonesia memberikan klarifikasi terkait adanya notifikasi ini.
"Pengaktifan EOC untuk memastikan prosedur Airport Contingency Plan berjalan baik dan sesuai ketentuan. Fokus utama setiap saat adalah memastikan keselamatan dan keamanan seluruh penumpang dan juga pengguna jasa bandara," katanya.
Pesawat Saudia Airlines diketahui berangkat dari Jeddah, Arab Saudi, dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.
Baca juga:
Pendaratan Darurat Saudi Airlines, Ancaman Bom Guncang Penerbangan Haji di Kualanamu
Namun, saat melintasi wilayah Sumatera, pesawat tersebut mendapat ancaman keamanan dan keselamatan, sehingga pilot memutuskan untuk mengalihkan pendaratan ke Bandara Kualanamu.
Ia menegaskan, pihaknya menjalankan prosedur kontingensi dalam penanganan ancaman keamanan dan keselamatan terhadap pesawat Saudia SV-5726.
"Pesawat tersebut kemudian melakukan pendaratan di Bandara Kualanamu sekitar pukul 10.44 WIB untuk menjalankan prosedur keamanan dan keselamatan. Seluruh bandara InJourney Airports siap menangani keadaan darurat keamanan atau emergency," paparnya.
Pesawat Saudi Airlines mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendaratan dilakukan setelah adanya laporan ancaman bom, Senin, 17 Juni 2025 dan mendarat di Kualanamu sekitar pukul 10.55 WIB.
Usai pendaratan, seluruh penumpang langsung dievakuasi dan pesawat kini dalam proses penyisiran oleh tim penjinak bom (Jibom) Brimob Polda Sumut.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah

Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya

Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
