ACTA: Pertemuan PSI dengan Jokowi di Istana Diduga Maladministrasi

MerahPutih.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan melaporkan pertemuan elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (5/3) lalu kepada Ombudsman RI.

"ACTA akan melaporkan kasus dugaan pertemuan membahas pemenangan Pilpres di Istana ke Ombudsman Republik Indonesia yang kami duga dapat dikategorikan sebagai maladministrasi," kata Sekretaris Dewan Pembina ACTA Said Bakhri di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/3).

Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yang berbunyi maladministrasi secara garis besar adalah perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian materil atau immateril bagi masyarakat.

"Kita tahu bahwa Istana adalah tempat kerja resmi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan" tandas Said.

Seharusnya, kata dia, agenda-agenda politik yang hanya mementingkan salah satu kelompok seperti pemenangan Pilpres tidak dilakukan di Istana Negara.

"Istana adalah milik seluruh rakyat, bukan milik sekelompok orang pendukung partisan presiden saja," tegasnya.

Said menambahkan, pihaknya akan menyerahkan dua bukti pemberitaan media online. Dalam dua berita tersebut ada pernyataan bahwa memang ada pembahasan pemenangan Pilpres di Istana.

"Yang kami laporkan ke Ombudsman adalah peristiwanya bukan personalnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2).

Pengurus PSI yang hadir yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni serta Ketua DPP Tsamara Amani.

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar satu setengah jam atau 90 menit. PSI sebagai partai politik pendukung Jokowi mengakui, pertemuan ini salah satunya membahas pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pertemuan dengan Presiden Jokowi Dikritik, Ini Klarifikasi Ketua Umum PSI