KPU Ingatkan Pemilih ke TPS Sebelum Pukul 13.00

Misdam -Misdam - - Selasa, 08 Juli 2014
KPU Ingatkan Pemilih ke TPS Sebelum Pukul 13.00

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MP PemiluPelaksaan pemungutan suara Pemilu Presiden 2014 tidak berlangsung sepanjang hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan agar calon pemilih sudah berada TPS dan mencoblos sebelum pukul 13.00 waktu setempat yang merupakan jadwal penutupan.

"Pemilih harus memahami bahwa waktu pemilihan itu ditentukan dan terbatas. TPS di dalam negeri dibuka mulai pukul 07.00 dan ditutup pukul 13.00 waktu setempat pada Rabu, 9 Juli," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, KPU kembali menegaskan kepada pemilih, apabila hadir di TPS melebihi batas waktu yang ditentukan, maka petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat melayani pemungutan suara.

"Kecuali pemilih yang sudah mendaftar di TPS sebelum pukul 13.00 dan hingga pukul 13.00 itu belum menggunakan hak pilihnya, maka itu masih boleh," tegas Ferry.

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS tertuang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2014. Hari pemungutan suara juga telah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Kemudian penghitungan suara di seluruh TPS dilakukan pada hari dan tanggal yang sama mulai pukul 13.00 setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla.(metronews.com)

(Lhe)

#Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Misdam -

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Bagikan