Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Partai Gerindra menilai Presiden Joko Widodo bisa melakukan dialog antar-ketua umum partai politik yang lolos parlemen untuk dimintai pendapatnya terkait polemik Perppu KPK.
"Tapi itu terserah, tergantung pertimbangan dan kalkulasi politik Presiden. Saya dalam posisi tidak bisa menilai apa yang akan terjadi dengan inisiasi presiden untuk mengeluarkan Perppu," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Supratman Andi Agtas, Senin (7/10).
Baca Juga:
Hasil Survei LSI, Mayoritas Publik Dukung Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Andi sendiri tak tidak mau berandai-andai terkait Perppu KPK. Karena, publik masih menduga-duga apakah jadi keluarkan atau tidak.
Namun dia menekankan bahwa ketika proses pengesahan revisi UU KPK, ada tiga fraksi yang menyatakan menolak terutama terkait dengan pemilihan Dewan Pengawas KPK.
"Tentunya DPR apalagi fraksi-fraksi tidak bisa mengintervensi, karena itu adalah hak subyektifitas presiden untuk mengelurkan Perppu," ucap dia.
Baca Juga:
Tidak Ada Kegentingan yang Memaksa Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK
"Soal klausul menyangkut kegentingan memaksa, ya itu tafsirnya ada pada subyektifitas Presiden," jelas dia. (*)
