7 Cakupan Sensus Pertanian 2023 di Kota Bandung

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Mei 2023
7 Cakupan Sensus Pertanian 2023 di Kota Bandung

Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 di Kota Bandung. (Humas Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 400 petugas diterjunkan untuk mendata para petani terkait Sensus Pertanian di Kota Bandung. Pendataan ini akan dilakukan selama 2 bulan.

Camat dan lurah di Kota Bandung diharapkan bisa mengoordinasikan melalui RT dan RW agar pendataan valid.

Baca Juga:

Bareskrim Awasi Distribusi Pupuk Subsidi hingga Mesin Pertanian

"Tentunya Pemkot Bandung menyambut baik dan siap mendukung penyelenggaraan sensus ini. Saya titip ke camat dan lurah untuk mendukungan penuh pendataan ini. Dari hasil ini akan ada data. Harapannya tentu yang sangat startegis, terutama untuk wajah ekonomi kota," kata Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna.

Ema menuturkan, di Kota Bandung tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA), sehingga kekuatan Kota Kembang ini berada pada sektor jasa.

"Bahwa Kota Bandung tidak punya SDA, kekuatan kita berada pada sektor jasa. Karena lahan terbatas, sekitar 16 ribu hektar," ujarnya.

Ema mengungkapkan, Kota Bandung terdapat Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Lahan ini tidak boleh bergeser fungsi.

"Ada Lahan Sawah Dilindungi, ini menjadi catatan. Kondisi eksisting itu sempit, sekitar 250 LSD. Jadi tidak boleh lagi bergeser fungsi," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Sensus Pertanian 2023, Vira Wahyuningrum mengatakan, sensus ini berujuan untuk menyediakan data struktur pertanian terutama untuk unit administrasi terkecil.

"Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. Selain itu, juga menyediakan kerangka sampel untuk survei terkait pertanian," bebernya.

Data ST tahun 2023 ini, lanjutnya sangat dibutuhkan untuk menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian. Seperti mengetahui potensi petani mileneal hingga modernisasi adoposi teknologi pertanian.

"Pendataan pada ST 2023 ini mencakup UTP (Usaha Pertanian Perorangan). UPB (Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum) dan UTL (Usaha Pertanian Lainnya). Contoh UTL seperti pesantren, yayasan atau sekolah yang melakukan usaha pertanian," ujarnya.

Ketua Komisi B Kota Bandung, Nunung Nurasiah menyampaikan, pendataan tersebut sangat penting untuk menunjang ekonomi hingga ketahanan pangan.

"Data ini sangat penting sekali, menunjang kinerja Pemkot Bandung dalam pertanian dan ketahanan pangan. Itu paling dasar," tuturnya.

Bicara soal pertanian bukan hanya sawah saja. Terdapat 7 cakupan dalam sensus pertanian 2023. Cakupan itu di antaranya, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian.

Sensus ini akan menghasilkan data pokok pertanian nasional. Data terkait petani gurem, indikator Sustainable Deveopment Goals (SDGs) pertanian, petani skala kecil dan data geospasial statistik pertanian. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pertanian Berada Dalam Kondisi Sangat Rawan

#Pemulihan Ekonomi #Badan Pusat Statistik (BPS) #Inflasi #Pertanian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
RAPBN 2027: Pemerintah Patok Harga Minyak USD 75 per Barel, Lifting Minyak 610 Ribu Barel per Hari
Pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia USD75 per barel dalam RAPBN 2027. Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
RAPBN 2027: Pemerintah Patok Harga Minyak USD 75 per Barel, Lifting Minyak 610 Ribu Barel per Hari
Indonesia
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Survei BPS mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia 2026 mencapai 83,28 dan masuk kategori sangat memuaskan. Layanan bandara tertinggi 84,76.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Indonesia
Masuk Agustus Daging Sapi Makin Mahal, Lampaui Harga Acuan Sekilo Rp140 Ribu
Memasuki minggu pertama Agustus 2026, harga daging sapi nasional kembali melonjak naik di sejumlah wilayah Indonesia
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Masuk Agustus Daging Sapi Makin Mahal, Lampaui Harga Acuan Sekilo Rp140 Ribu
Indonesia
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Dibandingkan dengan September 2025, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Indonesia
Indonesia Alami Deflasi di Bulan Juli 2026, Pendorong Inflasi Harga Bensin dan Biaya Sekolah
Kelompok pendidikan juga mengalami inflasi sebesar 0,55 persen, terutama akibat kenaikan biaya sekolah dasar (SD), taman kanak-kanak (TK), dan bimbingan belajar pada awal tahun ajaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Indonesia Alami Deflasi di Bulan Juli 2026, Pendorong Inflasi Harga Bensin dan Biaya Sekolah
Indonesia
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Pemprov DKI Jakarta mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran akibat berkurangnya pasokan. TPID diminta mengecek penyebab dan menyiapkan solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Bagikan