7 Cakupan Sensus Pertanian 2023 di Kota Bandung

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Mei 2023
7 Cakupan Sensus Pertanian 2023 di Kota Bandung

Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 di Kota Bandung. (Humas Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 400 petugas diterjunkan untuk mendata para petani terkait Sensus Pertanian di Kota Bandung. Pendataan ini akan dilakukan selama 2 bulan.

Camat dan lurah di Kota Bandung diharapkan bisa mengoordinasikan melalui RT dan RW agar pendataan valid.

Baca Juga:

Bareskrim Awasi Distribusi Pupuk Subsidi hingga Mesin Pertanian

"Tentunya Pemkot Bandung menyambut baik dan siap mendukung penyelenggaraan sensus ini. Saya titip ke camat dan lurah untuk mendukungan penuh pendataan ini. Dari hasil ini akan ada data. Harapannya tentu yang sangat startegis, terutama untuk wajah ekonomi kota," kata Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna.

Ema menuturkan, di Kota Bandung tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA), sehingga kekuatan Kota Kembang ini berada pada sektor jasa.

"Bahwa Kota Bandung tidak punya SDA, kekuatan kita berada pada sektor jasa. Karena lahan terbatas, sekitar 16 ribu hektar," ujarnya.

Ema mengungkapkan, Kota Bandung terdapat Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Lahan ini tidak boleh bergeser fungsi.

"Ada Lahan Sawah Dilindungi, ini menjadi catatan. Kondisi eksisting itu sempit, sekitar 250 LSD. Jadi tidak boleh lagi bergeser fungsi," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Sensus Pertanian 2023, Vira Wahyuningrum mengatakan, sensus ini berujuan untuk menyediakan data struktur pertanian terutama untuk unit administrasi terkecil.

"Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. Selain itu, juga menyediakan kerangka sampel untuk survei terkait pertanian," bebernya.

Data ST tahun 2023 ini, lanjutnya sangat dibutuhkan untuk menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian. Seperti mengetahui potensi petani mileneal hingga modernisasi adoposi teknologi pertanian.

"Pendataan pada ST 2023 ini mencakup UTP (Usaha Pertanian Perorangan). UPB (Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum) dan UTL (Usaha Pertanian Lainnya). Contoh UTL seperti pesantren, yayasan atau sekolah yang melakukan usaha pertanian," ujarnya.

Ketua Komisi B Kota Bandung, Nunung Nurasiah menyampaikan, pendataan tersebut sangat penting untuk menunjang ekonomi hingga ketahanan pangan.

"Data ini sangat penting sekali, menunjang kinerja Pemkot Bandung dalam pertanian dan ketahanan pangan. Itu paling dasar," tuturnya.

Bicara soal pertanian bukan hanya sawah saja. Terdapat 7 cakupan dalam sensus pertanian 2023. Cakupan itu di antaranya, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian.

Sensus ini akan menghasilkan data pokok pertanian nasional. Data terkait petani gurem, indikator Sustainable Deveopment Goals (SDGs) pertanian, petani skala kecil dan data geospasial statistik pertanian. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pertanian Berada Dalam Kondisi Sangat Rawan

#Pemulihan Ekonomi #Badan Pusat Statistik (BPS) #Inflasi #Pertanian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Pemerintah menyebut TPT Indonesia mencapai 4,65 persen pada 2026. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, disertai dorongan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Pekan Pertama Oktober, Harga Harga Alami Kenaikan 2 Sampai 9 Persen
Sebanyak 292 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah pada minggu pertama Oktober. Sementara itu, cabai rawit tercatat mengalami kenaikan di 259 kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pekan Pertama Oktober, Harga Harga Alami Kenaikan 2 Sampai 9 Persen
Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Bagikan