Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memecat 51 pegawainya menuai kontroversi.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, instruksi Presiden Joko Widodo soal pengakomodasian pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan seolah tak dihiraukan.
"Instruksi presiden itu terang dan sangat mudah dipahami. Maka jika kenyataannya hanya 24 orang yang dinyatakan lolos, artinya instruksi presiden diabaikan dengan kasat mata," kata Ray kepada Merahputih.com Rabu (26/5).
Baca Juga:
51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi
Ray mengingatkan bahwa posisi KPK saat ini adalah lembaga negara yang berada dibawah Presiden. "Bahwa pembantu presiden dengan kasat mata tidak menindaklanjuti presiden, sudah semestinya diberi teguran keras dan sanksi tegas,'' sebut Ray.
Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan itu. Namun, jika presiden tidak mengambil tindakan apapun, khususnya pembatalan SK baru pemberhentian 51 pegawai KPK yang dimaksud, tentu pernyataan presiden beberapa waktu lalu hanya basa basi.
"Sekedar mengerem kritik publik atas hasil TWK yang dimaksud, tanpa ada keinginan yang sesungguhnya untuk menyelamatkan pegawai KPK seperti amanah Mahkamah Konstitusi," sebutnya.
Ray yakin, kenyataan ini menambah catatan prank pemerintah terhadap 'rakyat' Indonesia. Setidaknya, telah terjadi 2 kali prank pemerintah atas KPK yakni revisi UU KPK dan TWK staf KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan 51 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat.
Dia mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh para penguji, mereka sudah tidak bisa lagi dibina. “Warnanya dia bilang sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alex.
Sebanyak 51 pegawai itu merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Sebanyak 51 pegawai itu akan dipecat.
“Karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, ini berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” ujar dia.
Alex enggan menyebutkan siapa saja 51 nama tersebut. Sementara untuk 24 pegawai sisanya, Alex mengatakan mereka dianggap masih bisa dibina. Karena itu, bila bersedia, mereka dapat mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara.
Baca Juga:
Apabila lulus pelatihan, mereka bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Alex mengatakan keputusan untuk memecat 51 pegawai itu diambil dalam rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga yang digelar kantor di BKN. Beberapa lembaga itu adalah KPK, BKN, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM.
Hadir dalam rapat lima pimpinan KPK, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menkumham Yasonna Laoly dan Menpan RB Tjahjo Kumolo. (Knu)
